KALTIMPOST.ID, BONTANG - Belum cairnya bantuan keuangan (Bankeu) tahun ini dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tak membuat proyek di Kota Bontang berhenti. Pemkot memilih tetap menjalankan kegiatan yang telah berkontrak dengan menalangi kebutuhan anggaran menggunakan APBD.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengungkapkan, hingga saat ini dana Bankeu yang ditunggu pemerintah daerah belum ditransfer. Persoalan tersebut bahkan telah disampaikannya langsung dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Neni mempertanyakan mekanisme pencairan tahun ini lantaran sejumlah kegiatan yang bersumber dari Bankeu sudah memasuki tahap pelaksanaan. “Biasanya kalau sudah berkontrak, maka ditransfer berapa persen untuk yang melaksanakan. Tetapi sampai sekarang nol,” kata Neni.
Baca Juga: Teras Samarinda Tahap II Ditarget Dibuka 1 September, Pemkot Siapkan Skema Pengelolaan
Menurutnya, jawaban yang diterima dari pemerintah provinsi menyebut proses pencairan masih berlangsung. Namun, Pemkot Bontang tidak memilih menunggu hingga transfer masuk untuk melanjutkan program yang sudah berjalan.
Pemerintah daerah sementara menggunakan kemampuan APBD Bontang agar pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak tersendat. “Kita tanggulangi saja pakai dana APBD,” ucapnya.
Neni sebelumnya juga telah meminta agar Bankeu segera ditransfer. Permintaan itu didasarkan pada fakta bahwa kegiatan yang dibiayai melalui skema bantuan tersebut sudah dilaksanakan di daerah.
Keterlambatan transfer menjadi perhatian lantaran Bankeu merupakan salah satu sumber pendanaan untuk menopang pembangunan daerah. Apalagi, kapasitas fiskal Bontang menghadapi tekanan akibat berkurangnya sejumlah sumber transfer.
Baca Juga: Proyek Pengolahan Sampah Bontang-Korea Tertahan, Pergantian Kabinet Ikut Jadi Pengganjal
Persoalan Bankeu juga semakin krusial karena mekanisme bantuan dari Pemprov Kaltim bakal berubah pada 2027. Berdasarkan penjelasan yang diterima Pemkot Bontang, tahun depan tidak lagi tersedia Bankeu dengan pola transfer ke APBD kabupaten dan kota.
Intervensi Pemprov Kaltim akan lebih banyak dilakukan melalui belanja langsung. Dengan pola tersebut, anggaran tetap dapat digunakan untuk pembangunan di Bontang, tetapi penganggaran dan pelaksanaan proyek berada di tangan pemerintah provinsi.
Untuk Bankeu tahun berjalan yang belum ditransfer, Neni menegaskan Pemkot tetap berupaya memastikan program tidak terganggu. Penggunaan APBD menjadi solusi sementara sembari menunggu proses pencairan dari Pemprov Kaltim.
“Jalan saja,” singkat Neni saat ditanya mengenai dampak keterlambatan tersebut terhadap program pemerintah.
Diketahui untuk program yang didanai oleh Bakeu Pemprov Kaltim tahun ini mencakup pembangunan saluran drainase segmen 1 Guntung Rp14,5 miliar, pembangunan saluran drainase segmen 2 Guntung Rp23,7 miliar, pembangunan saluran drainase Api-Api Rp18,8 miliar, pembangunan saluran drainase Gunung Telihan Rp9,9 miliar, dan Pembangunan Polder Tanjung Laut Rp40,6 miliar. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo