BONTANG – Pemerintah Kota Bontang harus menyiapkan strategi baru untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan pada 2027. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disebut tidak lagi menganggarkan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pemerintah kabupaten dan kota mulai tahun depan.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap proyeksi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang 2027. Tanpa Bankeu, nilai APBD kota diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan kepastian perubahan skema tersebut diperoleh setelah dirinya mengikuti pertemuan bersama Gubernur Kaltim.
Padahal, Pemkot Bontang sebelumnya telah mengusulkan Bankeu sekitar Rp200 miliar untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.
Baca Juga: Bankeu Kaltim Belum Cair Sepeser Pun, Pemkot Bontang Talangi Proyek Pakai APBD
“Makanya saya kemarin protes. Untuk apa dibuka dan saya mengusulkan Rp200 miliar, pada kenyataannya waktu rakor disampaikan Bapak Gubernur bahwa tidak ada lagi dana Bankeu yang dianggarkan pada 2027,” kata Neni.
Proyek Tetap Bisa Dibiayai Provinsi
Neni menjelaskan, perubahan tersebut bukan berarti Pemprov Kaltim menghentikan intervensi pembangunan di kabupaten dan kota. Mekanisme pembiayaannya yang berubah.
Program yang sebelumnya dapat diajukan melalui Bankeu akan diarahkan menjadi belanja langsung Pemprov Kaltim. Dengan skema tersebut, pemerintah provinsi akan menganggarkan sekaligus melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangannya.
Artinya, anggaran tidak ditransfer ke kas daerah dan tidak tercatat sebagai bagian dari APBD Kota Bontang.
Sejumlah kebutuhan pembangunan Bontang tetap berpeluang mendapat dukungan melalui skema tersebut. Neni menyebut penanggulangan banjir, penanganan kawasan kumuh, hingga pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi sebagai program yang akan diusulkan.
“Misalkan mau membangun jembatan atau penanggulangan banjir, provinsi yang melaksanakan. Bantuan langsung seperti itu,” ucapnya.
APBD Bontang Tak Lagi Bertambah Rp200 Miliar
Perubahan mekanisme tersebut memiliki konsekuensi terhadap nilai APBD Bontang.
Dalam skema Bankeu, dana dari Pemprov Kaltim masuk ke dalam APBD sehingga menambah nilai pendapatan sekaligus belanja daerah. Sementara melalui belanja langsung provinsi, proyek tetap dapat dikerjakan di Bontang, tetapi nilai anggarannya tidak masuk dalam APBD kota.
Neni mencontohkan, proyeksi APBD Bontang 2027 sekitar Rp1,6 triliun berpotensi mencapai Rp1,8 triliun jika usulan Bankeu Rp200 miliar masuk ke kas daerah.
Karena itu, Pemkot Bontang akan menyesuaikan usulan program dengan prioritas pembangunan Pemprov Kaltim agar kebutuhan daerah tetap memperoleh dukungan.
“Kita sesuaikan dengan visi dan misi gubernur. Pokoknya sinergitas kolaboratif,” tutur Neni.
Bankeu 2026 Belum Cair
Di sisi lain, persoalan Bankeu juga masih terjadi pada tahun anggaran berjalan. Neni sebelumnya mempertanyakan dana Bankeu yang hingga kini belum ditransfer, meski sejumlah kegiatan yang bersumber dari anggaran tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan.
Menurut Neni, persoalan tersebut telah disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Pemprov Kaltim.
“Biasanya kalau sudah berkontrak, maka ditransfer berapa persen untuk yang melaksanakan. Tetapi sampai sekarang nol,” terangnya.
Pemprov Kaltim, kata Neni, menyampaikan bahwa proses pencairan masih berlangsung.
Namun, Pemkot Bontang memilih tidak menunggu transfer tersebut untuk memastikan pekerjaan yang telah berjalan tetap berlanjut. Pemerintah daerah sementara menggunakan kemampuan APBD Bontang untuk menanggulangi kebutuhan pembiayaan.
“Kita tanggulangi saja pakai dana APBD,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan