KALTIMPOST.ID-Kasus keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) menjadi alarm bagi Pemkot Bontang.
Evaluasi langsung disiapkan, termasuk memanggil seluruh pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan sekolah mitra untuk memperketat pengawasan makanan yang dikonsumsi siswa.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris (AH) mengatakan, kejadian tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah maupun pengelola SPPG.
Apalagi, program MBG menyasar masyarakat dalam jumlah besar sehingga aspek keamanan dan kebersihan makanan tidak boleh dianggap sepele.
“Dengan kejadian ini, kami akan meningkatkan kembali pengawasan. Mudah-mudahan ini menjadi kejadian pertama dan terakhir,” kata AH, Senin (10/8) saat menggelar konferensi pers di Rujab Wawali.
Baca Juga: Alumnus SMEA 1 Balikpapan Sambut HUT Ke-81 RI lewat Lomba 17-an untuk Perekat Silaturahmi
Menurutnya, Pemkot Bontang selama ini telah melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap SPPG yang beroperasi di wilayah Bontang.
Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan makanan yang sudah siap disajikan, tetapi juga mencakup bahan baku hingga proses pengolahannya.
AH mencontohkan, bahan makanan yang mudah rusak tidak boleh disimpan terlalu lama. Daging, sayuran, buah-buahan, hingga bahan pangan lainnya harus diperhatikan kondisi dan masa penyimpanannya sebelum digunakan.
“Kami selalu mengingatkan agar bahan yang dibeli tidak disimpan terlalu lama. Sayuran harus diperiksa, buah-buahan juga begitu, termasuk daging harus benar-benar diperhatikan penyimpanannya,” ucapnya.
Selain bahan baku, kebersihan pekerja menjadi bagian penting dalam pengawasan. Petugas yang terlibat dalam proses pengolahan makanan harus menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan sebelum bekerja.
Pemkot juga menilai pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Sekolah yang menjadi mitra SPPG dinilai memiliki peran penting untuk memastikan makanan yang diterima siswa berada dalam kondisi layak.
Karena itu, AH menyebut pihaknya akan menggelar rapat bersama seluruh kepala SPPG dan sekolah mitra. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 Wita di Auditorium Kantor Wali Kota dan akan membahas kembali seluruh ketentuan yang wajib dipenuhi pengelola SPPG.
Baca Juga: Pemkab PPU Gandeng Kejari Perkuat Pendampingan Hukum, Amankan Aset Daerah dan Cegah Risiko Korupsi
“Besok kami mengundang semua kepala SPPG dan pihak sekolah yang menjadi mitra. Kita ingin menjaga program ini bersama-sama, termasuk memastikan proses pengantaran dan makanan yang diterima siswa,” tutur dia.
AH mengatakan, pola pengawasan juga akan diperketat setelah evaluasi dilakukan. Jika sebelumnya pemantauan dilakukan secara berkala, ke depan frekuensinya dapat ditingkatkan agar komunikasi antara pemerintah, SPPG, dan sekolah tidak terputus.
Ia menegaskan, evaluasi bukan berarti Pemkot Bontang akan menghentikan program MBG. Menurutnya, program tersebut merupakan kebijakan nasional yang harus dikawal agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat.
“Bukan berarti karena ada kejadian kemudian SPPG ditutup. Program ini tetap harus berjalan, tetapi tata kelolanya harus kita pastikan aman untuk anak-anak,” terangnya.
Pemkot Bontang, lanjut dia, akan meminta pengelola SPPG kembali memerhatikan standar kebersihan, higienitas, penyimpanan bahan makanan, hingga proses distribusi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Pemerintah juga meminta seluruh pihak tidak saling melempar tanggung jawab, melainkan memperkuat pengawasan dari hulu hingga makanan sampai ke tangan siswa. (rd)
Editor : Romdani.