KALTIMPOST.ID, BONTANG - SMP YPVDP Bontang menghentikan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sejumlah siswa mengalami mual, muntah, sakit perut dan mulas yang diduga berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi di sekolah.
Keputusan tersebut diambil Kepala SMP YPVDP Bontang Moh Solikhin setelah berkoordinasi dengan yayasan dan mempertimbangkan kondisi siswa yang harus mendapat penanganan medis.
Baca Juga: BGN Ancam Tindak Tegas Kepala SPPG Bontang yang Langgar SOP MBG
Solikhin menegaskan, penghentian sementara bukan berarti pihak sekolah menolak program MBG. Sekolah justru ingin memastikan keamanan makanan sebelum program kembali diberikan kepada siswa.
“Saya ambil keputusan, saya akan hentikan sementara sampai hasilnya ada dan observasi serta peninjauan lapangan tentang dapur juga selesai,” kata Solikhin, Selasa (11/8/2026) saat rakor dan evaluasi program MBG di Auditorium Tiga Dimensi.
Baca Juga: Bankeususdes Kutim Diusulkan Cair Dua Tahap, Pagu Anggaran Tetap Rp 250 Juta Per Desa
Menurut dia, SMP YPVDP sebelumnya menerima MBG karena melihat manfaat program tersebut bagi siswa. Ia menyebut kondisi ekonomi keluarga siswa di sekolahnya beragam, mulai dari kurang mampu hingga keluarga yang secara ekonomi lebih baik.
Karena itu, ia menilai program MBG tetap memiliki manfaat bagi seluruh siswa, termasuk mereka yang membutuhkan tambahan asupan gizi.
“Kami ingin mendukung program pemerintah. Di dalam kami ada anak-anak yang tidak mampu juga. Maka kami sampaikan kami terima MBG,” katanya.
Baca Juga: Optimalkan Validasi Data AK-1 Pencaker Melalui Laporan Balik, yang Belum Bekerja Jadi Prioritas
Namun, setelah terjadi dugaan kasus keracunan MBG, sekolah memilih melakukan evaluasi sebelum kembali menjalankan program tersebut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Solikhin adalah proses pemeriksaan sampel makanan. Ia mengaku mendapat informasi bahwa hasil pemeriksaan sampel dapat membutuhkan waktu sekitar satu pekan.
Menurutnya, semakin lama hasil pemeriksaan keluar, semakin lama pula pihak sekolah, orang tua, pengelola SPPG dan pemerintah mengetahui sumber persoalan.
“Kalau sampel hari ini diambil, hasil keluar satu minggu, menurut saya tidak objektif. Kalau hari ini kejadian, sore ada hasil, maka akan lebih jelas,” tutur dia.
Baca Juga: Minyak Mentah Bikin Impor Kaltim Meroket, Naik 283 Persen dalam Sebulan
Solikhin mengakui dirinya bukan ahli kesehatan. Namun, menurutnya, kecepatan pemeriksaan menjadi penting dalam kasus yang melibatkan banyak siswa karena hasil tersebut dibutuhkan untuk menentukan langkah selanjutnya.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan makanan MBG bukan penyebab keluhan siswa, menurut dia, persoalan dapat segera diluruskan. Sebaliknya, jika ditemukan adanya kontaminasi atau masalah pada makanan, sumber persoalan dapat segera ditelusuri.
“Kalau tidak dari makanan, maka MBG-nya, SPPG-nya beres. Aman. Tapi kalau disimpan sampai satu minggu, bikin penasaran SPPG-nya,” terangnya.
Selain pemeriksaan sampel, Solikhin meminta pengawasan terhadap dapur SPPG diperketat. Ia mempertanyakan sejumlah aspek yang menurutnya perlu dipastikan secara langsung, mulai dari sanitasi dapur, kebersihan peralatan makan hingga proses sterilisasi wadah MBG.
Ia menyinggung penjelasan yang pernah diterima pihak sekolah mengenai proses pencucian wadah makanan. Setelah dicuci, wadah disebut akan melalui proses pemanasan menggunakan peralatan khusus untuk membunuh bakteri.
“Ompreng baru datang itu bagus. Dulu diceritakan, waktu datang mencuci ompreng, dicuci habis itu akan dipanaskan. Apakah itu ada?” tanyanya.
Solikhin juga menyoroti sanitasi dapur. Menurut dia, kebersihan dapur harus benar-benar dijamin karena makanan yang telah diolah dengan baik tetap berisiko terkontaminasi jika lingkungan penyimpanannya tidak higienis.
Ia bahkan meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap potensi keberadaan hewan pengganggu seperti tikus di area dapur.
“Sanitasinya di dapur. Tikusnya di dapur ada tidak? Saya tidak bicara tikus berdasi, tikus beneran,” sebutnya.
Bagi Solikhin, evaluasi tidak boleh berhenti pada satu pihak. Pemerintah, SPPG, sekolah, tenaga kesehatan dan pihak penyedia bahan makanan perlu bersama-sama memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman.
Ia menegaskan SMP YPVDP tidak menutup kemungkinan untuk kembali menerima MBG setelah proses evaluasi selesai dan pihak pengelola dinyatakan siap.
Sekolah juga akan kembali berkomunikasi dengan orang tua siswa mengenai kelanjutan program tersebut. “Kalau yang menerima tetap kita layani dan kita akan layangkan ke SPPG-nya. Kami tidak menutup kemungkinan semacam itu,” katanya.
Solikhin berharap kejadian yang menimpa siswa SMP YPVDP Bontang menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan MBG, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program pemerintah secara permanen.
Ia juga meminta jika memang ditemukan kesalahan dalam proses penyediaan makanan, persoalan tersebut disampaikan secara terbuka agar dapat segera diperbaiki.
“Ada yang kurang dan salah itu normatif, tapi jangan kita tutup-tutupi kalau memang itu salah. Pengawasan harus melekat,” tegasnya.
Menurutnya, program MBG memiliki tujuan baik dan perlu didukung. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan, pengawasan ketat, serta penanganan cepat ketika terjadi masalah. “Mudah-mudahan ini juga bisa berjalan dengan baik,” pungkas Solikhin. (*)
Editor : Sukri Sikki