KALTIMPOST.ID, BONTANG - Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Bontang Utara 4 batal didistribusikan, Selasa (12/8/2026). Bukan karena seluruh makanan bermasalah, melainkan setelah sempol berbahan ikan bulan-bulan menimbulkan sensasi gatal pada lidah saat menjalani uji organoleptik sebelum makanan dikirim ke sekolah.
Keputusan menghentikan distribusi diambil sebagai langkah mitigasi untuk mencegah munculnya masalah kesehatan pada penerima manfaat. Sebanyak 2.651 penerima manfaat MBG yang berada dalam wilayah layanan SPPG Bontang Utara 4 akhirnya tidak menerima makanan pada hari tersebut.
Kepala SPPG Bontang Utara 4, Ahmad Nur Faizi, mengatakan temuan itu muncul ketika dirinya bersama tim ahli gizi melakukan pemeriksaan terakhir terhadap seluruh menu sebelum distribusi.
Baca Juga: 1,09 Kilogram Sabu Dimusnahkan Polresta Balikpapan, Diperkirakan Selamatkan 10.970 Jiwa
Uji organoleptik dilakukan dengan mencicipi sampel makanan, sekaligus memeriksa rasa, aroma dan teksturnya. Saat giliran sempol ikan dicicipi, muncul sensasi gatal pada lidah yang membuat tim memilih tidak mengambil risiko.
“Ketika kami rasakan, ada semacam gejala gatal di lidah. Karena penerima manfaat kami banyak dan kondisi daya tahan tubuh anak-anak berbeda, kami tidak berani melepas menu tersebut,” kata Ahmad kepada Kaltim Post.
Menu MBG yang disiapkan saat itu terdiri atas nasi, sempol ikan bulan-bulan, tempe goreng, serta mixed vegetable yang berisi wortel, jagung dan kacang hijau. Dalam satu porsi terdapat dua sempol ikan.
Menurut Ahmad, seluruh makanan yang telah diproduksi akhirnya ditahan. Sekitar 2.000 ompreng yang sudah disiapkan untuk dikirim ke sekolah tidak jadi didistribusikan.
Baca Juga: Guru SMP di Balikpapan Dilaporkan soal Dugaan Kekerasan Seksual, Polisi Temukan Indikasi Pidana
Penerima manfaat berasal dari sejumlah satuan pendidikan. Di antaranya SPS Anyelir 5, Yayasan Hidayatullah dari jenjang PAUD hingga SMA, TK Hidayah, SMP Monamas, TK Cendrawasih, serta sejumlah posyandu dalam wilayah pelayanan SPPG Bontang Utara 4.
Ahmad menegaskan, penghentian distribusi bukan berarti seluruh bahan makanan dinyatakan bermasalah. Pemeriksaan terhadap bahan baku, termasuk ikan, disebut telah dilakukan sebelum proses pengolahan.
Tim melakukan pengecekan kondisi bahan, termasuk suhu dan karakteristik fisiknya. Namun, menurut Ahmad, potensi masalah makanan tetap dapat muncul pada tahapan lain, mulai dari proses pengolahan hingga pemasakan. Karena itu, uji organoleptik menjadi pemeriksaan terakhir sebelum makanan keluar dari dapur.
“Bahan baku kami cek ketika datang. Tapi proses makanan itu panjang. Bisa saja sesuatu terjadi saat pengolahan atau pemrosesan. Makanya pemeriksaan terakhir sebelum distribusi tetap penting,” jelasnya.
Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Bontang. Petugas Dinkes juga datang mengambil sampel sempol ikan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Ahmad belum dapat memastikan penyebab munculnya sensasi gatal tersebut. Hasil pemeriksaan sampel nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran apakah kondisi itu berkaitan dengan bahan baku atau proses pengolahan.
Pembatalan distribusi sehari juga berdampak pada operasional dapur. SPPG Bontang Utara 4 memperkirakan kerugian mencapai sekitar Rp30 juta.
Baca Juga: Polda Kaltim Borong 4 Juara 1 Nasional, Dari Kamtibmas hingga Ketahanan Pangan
Nilai tersebut tidak hanya berkaitan dengan bahan makanan yang sudah dibeli. Biaya pekerja dan relawan yang tetap harus dibayarkan turut masuk dalam perhitungan kerugian.
Meski demikian, Ahmad menilai kerugian sehari jauh lebih kecil dibandingkan risiko apabila makanan tetap dikirim dan kemudian menimbulkan gangguan kesehatan pada penerima manfaat.
“Lebih baik kami rugi sehari dan besok bisa kembali berjalan daripada dapur sampai disuspend dua atau tiga bulan. Kalau itu terjadi, kerugiannya justru jauh lebih besar,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian pekerja di SPPG menggunakan sistem pembayaran harian. Jika dapur terkena sanksi dan harus menghentikan operasional dalam waktu lama, para pekerja juga kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan.
Baca Juga: Kredit Korporasi Kaltim Tembus Rp135,55 Triliun, Tumbuh 12,88 Persen
Karena itu, keputusan menghentikan distribusi dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap seluruh pihak, baik penerima manfaat, sekolah, orang tua, maupun pekerja dapur.
Ahmad memastikan pemeriksaan organoleptik bukan prosedur yang baru diterapkan setelah munculnya persoalan MBG di sejumlah daerah. Menurut dia, pemeriksaan tersebut sudah menjadi bagian dari SOP SPPG Bontang Utara 4 sejak awal operasional.
Sebelumnya, tim juga pernah menemukan bahan makanan yang dianggap tidak layak berdasarkan hasil pemeriksaan rasa. Saat itu, bahan tersebut masih memungkinkan diganti sehingga distribusi tetap dilakukan meski sempat mengalami keterlambatan.
“Ini bukan baru kami lakukan sekarang. Dari awal memang sudah ada uji organoleptik. Kalau ada bahan yang menurut kami tidak layak, kami tahan dan sebisa mungkin diganti,” ungkap Ahmad.
Untuk distribusi berikutnya, SPPG Bontang Utara 4 memastikan operasional akan kembali berjalan setelah proses pemeriksaan dan pengambilan sampel dilakukan.
Ahmad berharap langkah pencegahan tersebut dapat memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bontang tetap berjalan tanpa mengorbankan aspek keamanan pangan bagi ribuan penerima manfaat.
Baca Juga: Terancam Jadi SILPA! Pemprov Kaltim Peringatkan Daerah yang Belum Melengkapi Dokumen Bankeu
Pihaknya memilih menghentikan distribusi sebelum muncul kejadian di lapangan. Bagi SPPG, keamanan makanan menjadi prioritas utama sebelum setiap porsi MBG sampai ke tangan anak-anak. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo