KALTIMPOST.ID-Pemkot Bontang kembali meminta pemerintah pusat menyalurkan dana transfer yang belum diterima daerah.
Dana tersebut dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan berbagai program pembangunan yang telah masuk dalam rencana kerja Pemkot Bontang.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, kondisi keuangan Bontang memiliki ketergantungan cukup besar terhadap dana bagi hasil (DBH) dan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Gratis 4.000 Bandeng! Torani Rayakan HUT ke-19 di Balikpapan dan Samarinda, Catat Jadwalnya
Hal itu berkaitan dengan karakteristik Bontang sebagai daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
“Kita Bontang ini bergantung APBD-nya dari dana bagi hasil, transfer keuangan daerahnya, dana bagi hasil dan kita menyumbangkan yang sangat luar biasa pada pemerintah pusat,” kata Neni saat mengikuti upacara HUT RI ke-81 di Stadion Bessai Berita, Senin (17/8).
Karena itu, Neni berharap dana transfer yang masih menjadi hak daerah, termasuk dana kurang salur, dapat segera ditransfer ke kas daerah Bontang.
Menurut dia, pencairan dana tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan program yang telah dirancang.
Terlebih, program-program tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bontang.
“Maka kami bermohon dan tentunya permohonan kami berulang-ulang kami sampaikan untuk dana transfer, dana kurang salur itu disalurkan ke APBD Bontang, ke kas daerah Bontang untuk kami bisa melanjutkan program-program visi misi yang sudah tertuang di dalam RPJMD Bontang,” ucapnya.
Neni juga menyinggung sejumlah program pemerintah pusat yang disampaikan Presiden, khususnya pembangunan dan revitalisasi fasilitas pelayanan publik. Di antaranya puskesmas, rumah sakit, sekolah, serta sejumlah fasilitas lainnya.
Baca Juga: Bukan Sekadar Seremoni HUT Ke-81 RI, Wali Kota Bontang Bagikan KTP hingga Remisi, Ini Penerimanya
Pemkot Bontang, lanjutnya, berupaya menangkap peluang tersebut melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat.
Skema dukungan dari pusat diharapkan dapat membantu daerah tetap menjalankan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. “Ini juga yang kami usahakan berkolaborasi dan bersinergi,” tutur dia.
Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat yang telah dirasakan Bontang, menurut Neni, adalah pembangunan sejumlah sekolah melalui dana alokasi khusus (DAK).
Program tersebut menjadi contoh sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan.
Neni menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.
Bagi Bontang, kepastian penyaluran dana transfer menjadi penting karena kapasitas APBD sangat dipengaruhi penerimaan dari DBH.
Pemkot pun berharap pemerintah pusat dapat segera memenuhi kewajiban penyaluran dana tersebut.
Dengan demikian, berbagai program prioritas dalam visi dan misi pemerintah daerah dapat terus berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat Bontang.
Diketahui total kurang salur DBH untuk Bontang yakni Rp 427,992 miliar. Namun hingga kini yang disalurkan oleh pemerintah pusat baru Rp 12,262 miliar. Sisa kurang salur yakni Rp 415,729 miliar. (rd)
Editor : Romdani.