KALTIMPOST.ID, BONTANG - Jalan menuju pembangunan Jembatan SMP Negeri 5 Bontang mulai menemui titik terang. Pemkot Bontang kini mengejar kepastian lahan yang menjadi salah satu kunci utama sebelum pembangunan akses tersebut dapat direalisasikan.
Langkah itu ditempuh Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris bersama jajaran Pemkot Bontang dengan melakukan koordinasi langsung bersama pihak perusahaan pemilik lahan. Pertemuan digelar Rabu (9/9/2026) di kantor PT Kaltim Industrial Estate (KIE) dan PT Kaltim Nusa Etika (KNE).
Pembahasan difokuskan pada rencana hibah lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan akses menuju SMPN 5 Bontang. Kepastian status dan legalitas lahan dinilai penting agar pembangunan jembatan nantinya memiliki dasar yang jelas dan tidak bergantung pada pola pemanfaatan lahan sementara.
Baca Juga: iPhone Duo Resmi Meluncur: HP Lipat Pertama Apple Dibanderol Rp35 Juta, Ini Spek Gacornya
Jika proses hibah dapat dituntaskan sesuai tahapan yang diperlukan, pembangunan Jembatan SMPN 5 Bontang diharapkan bisa masuk program pada 2027.
Proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Jembatan tersebut nantinya menjadi akses penting bagi sekitar 600 siswa SMPN 5 Bontang. Selain pelajar, jalur tersebut juga dimanfaatkan sekitar 500 warga di kawasan Senggeh.
Agus Haris mengatakan, Pemkot Bontang terus mencari jalan keluar agar kebutuhan akses masyarakat, terutama menuju fasilitas pendidikan, dapat segera diwujudkan.
“Alhamdulillah, kami bersyukur dan terharu mendapat respons yang positif. Mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan hari ini benar-benar dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi anak-anak kita,” kata Agus Haris.
Dalam pertemuan dengan PT KIE, rencana hibah lahan telah mendapat respons positif dan akan diproses melalui mekanisme internal perusahaan. Sementara bersama PT KNE, pemerintah masih melakukan pembahasan untuk memperoleh kepastian lahan yang diperlukan.
Pemkot Bontang menyatakan siap melanjutkan komunikasi apabila proses hibah membutuhkan persetujuan dari jajaran direksi ataupun pemegang saham perusahaan.
Baca Juga: Haornas 2026, DBL Indonesia Dorong Partisipasi Jadi Fondasi Prestasi
“Yang kami bawa ini adalah kepentingan masyarakat dan pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bersama dapat menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ucapnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang M. Cholis Edy Prabowo menegaskan, kepastian lahan menjadi fondasi sebelum pembangunan masuk ke tahapan teknis.
Menurutnya, setelah status lahan memiliki kepastian, PUPR Bontang dapat menyiapkan perencanaan dan tahapan pembangunan secara lebih matang.
“Kepastian lahan menjadi bagian penting sebelum kita masuk ke tahapan teknis pembangunan. Kami dari PUPR siap menindaklanjuti sesuai kewenangan, sehingga apabila proses hibah sudah memiliki kepastian, perencanaan dan tahapan pembangunan jembatan dapat segera dipersiapkan secara lebih matang,” tutur dia.
Dia menambahkan, Jembatan SMPN 5 Bontang nantinya tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antarkawasan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi siswa, tenaga pendidik, serta masyarakat yang selama ini menggunakan jalur tersebut.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Bontang, di antaranya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
Pemkot Bontang berharap sinergi dengan PT KIE dan PT KNE dapat mempercepat kepastian status lahan. Sebab, setelah urusan lahan rampung, pemerintah dapat bergerak ke tahap berikutnya, mulai dari perencanaan teknis hingga penganggaran pembangunan.
Targetnya jelas. Jembatan SMPN 5 Bontang diharapkan dapat diprogramkan pada 2027.
Bagi Pemkot Bontang, pembangunan jembatan tersebut bukan semata proyek fisik. Infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi akses bagi ratusan pelajar sekaligus masyarakat sekitar.
Satu jembatan akan menghubungkan kawasan. Namun, bagi ratusan siswa SMPN 5 Bontang dan warga Senggeh, pembangunan tersebut juga berarti membuka akses yang lebih aman menuju pendidikan dan aktivitas sehari-hari. (*)
Editor : Ery Supriyadi