BONTANG- Program Sekolah Rakyat di Kota Bontang mulai dikebut. Pemkot Bontang menyiapkan lahan seluas 4 hektare sekaligus membuka pintu kolaborasi perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat pembangunan sekolah yang ditargetkan mulai masuk tahap pelaksanaan fisik pada Oktober 2026.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menegaskan, Pemkot Bontang ingin program prioritas pemerintah pusat itu segera terealisasi. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama dunia usaha didorong mengambil peran dalam proses persiapan.
“Kami ingin program ini segera terealisasi. Dukungan dan kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan agar persiapan lahan bisa berjalan cepat dan sesuai target,” kata Agus Haris.
Dari sisi lahan, pekerjaan yang harus dilakukan tidak ringan. Area seluas 4 hektare tersebut membutuhkan proses pematangan karena kondisi kontur tanah. Volume pekerjaan cut and fill diperkirakan mencapai 41 ribu meter kubik. Untuk kebutuhan persiapan lahan, estimasi anggaran yang diperlukan mencapai sekitar Rp2 miliar.
Pemkot Bontang kemudian membuka peluang keterlibatan perusahaan melalui skema CSR. Dukungan tidak hanya berupa pendanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan alat berat, pasokan bahan bakar minyak (BBM), hingga tenaga ahli yang dibutuhkan selama proses pematangan lahan.
"Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pekerjaan sekaligus meringankan beban pembiayaan pemerintah daerah. Sejumlah pihak korporasi disebut telah menyambut positif rencana kolaborasi tersebut," ucapnya.
Namun, pelaksanaan fisik masih menunggu proposal teknis resmi dari Pemkot Bontang. Setelah dokumen teknis rampung, pekerjaan pematangan lahan ditargetkan dapat mulai digulirkan pada Oktober 2026.
Tak hanya mengejar kesiapan lahan, Pemkot Bontang juga menaruh perhatian pada akurasi data calon peserta didik. Hal ini menjadi bagian penting agar program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Dalam koordinasi tersebut tercatat sebanyak 4.052 calon siswa telah masuk dalam pendataan. Dari jumlah itu, sebanyak 263 data masih harus diperbaiki setelah dilakukan verifikasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan identitas dan data calon siswa sesuai dengan kondisi sebenarnya. "Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Bontang diharapkan tidak hanya siap secara infrastruktur, tetapi juga tepat sasaran dari sisi penerima manfaat," tutur dia.
Pemkot juga mempersiapkan kebutuhan lain yang tidak kalah penting. Mulai dari validasi calon siswa, tenaga pendidik, hingga perhitungan kebutuhan operasional sekolah dalam jangka panjang.
Bagi Pemkot Bontang, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan fasilitas pendidikan. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Taman.
Dengan persiapan lahan, pemutakhiran data, serta dukungan dunia usaha yang mulai dikonsolidasikan, Pemkot Bontang menargetkan seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal. Oktober 2026 menjadi salah satu titik penting untuk memastikan program Sekolah Rakyat mulai bergerak dari tahap persiapan menuju pelaksanaan fisik. (*)
Editor : Ismet Rifani