BONTANG- Pemkot Bontang masih menunggu kepastian final Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2027. Meski alokasi sementara disebut sudah terplot dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), keputusan final masih menunggu terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
Di sisi lain, Bontang diproyeksikan menerima sembilan paket Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPemkot Bontang masih menunggu kepastian final Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2027.Pemkot Bontang masih menunggu kepastian final Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2027.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang Sony Suwito. Dia menjelaskan, DAK dan Bankeu merupakan dua skema pendanaan yang berbeda.
Terkait DAK 2027, Sony menyebut alokasi sementara untuk Bontang sudah tersedia. Namun, proses penetapannya masih berjalan dan pemerintah daerah masih harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. “Kalau DAK nonfisik masih menunggu PMK. Nanti ada KMK juga keputusannya,” kata Sony.
Dia mengatakan, DAK nonfisik yang diterima Bontang dalam beberapa tahun terakhir relatif kecil. Nilainya rata-rata berada di bawah Rp10 miliar. Sementara untuk DAK fisik, Pemkot Bontang tetap melakukan pengusulan program kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut tidak otomatis disetujui karena harus melalui tahapan verifikasi dan asistensi.
“DAK tetap kita usulkan, tapi menunggu verifikasi dari sana. Kalau disetujui baru nanti asistensi. Panjanglah ceritanya, setelah itu baru diterbitkan keputusan Menteri Keuangan,” ucapnya.
Sony menerangkan, kepastian KMK juga berkaitan dengan waktu penganggaran DAK ke dalam APBD Bontang 2027. Jika keputusan tersebut terbit sebelum APBD ditetapkan, alokasi DAK dapat langsung dimasukkan dalam struktur APBD.
Namun, apabila APBD sudah ditetapkan pada batas waktu 30 November dan keputusan DAK baru terbit pada Desember, Pemkot Bontang masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian.
“Kalau APBD sudah ditetapkan, misalnya ternyata DAK-nya muncul Desember, nanti di Januari kita lakukan revisi untuk mengakomodasi DAK-nya di dalam struktur APBD,” tutur dia.
Selain DAK, Bontang juga memperoleh dukungan pendanaan melalui Bankeu dari Pemprov Kaltim. Berdasarkan informasi yang diterima Sony, terdapat sembilan paket Bankeu yang diproyeksikan untuk Bontang.
Sony menyebut dirinya sempat menerima informasi terkait bantuan tersebut. Namun, dia tidak merinci seluruh jenis kegiatan dalam sembilan paket Bankeu tersebut. “Bontang ada sembilan paket,” ucapnya.
Dari informasi yang dibahas, beberapa paket di antaranya berkaitan dengan saluran drainase. Namun, Sony menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara rinci seluruh jenis paket tersebut karena penanganannya berada pada perangkat daerah terkait.
Adapun terkait DAK, Sony menyebut informasi alokasi dari pemerintah pusat dapat dipantau melalui kanal resmi Kementerian Keuangan. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari transparansi pemerintah pusat sehingga daerah maupun masyarakat dapat mengetahui perkembangan alokasi.
“Memang transparansi Kementerian Keuangan, jadi bisa dipantau seluruhnya,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani