KALTIMPOST.ID, BONTANG - Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bontang terus menunjukkan tren positif. Hingga memasuki triwulan IV 2026, realisasi PBB-P2 telah mencapai 94,19 persen dari target yang ditetapkan.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Bontang per 30 September 2026, target PBB-P2 tahun ini sebesar Rp62,06 miliar. Sementara realisasinya telah mencapai sekitar Rp58,46 miliar atau 94,19 persen.
Padahal target untuk triwulan ketiga ini hanya 75 persen. Artinya capaiannya telah melampaui target. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah.
Kepala Bapenda Bontang Natalia Trisnawati mengatakan, capaian PBB-P2 tidak terlepas dari sejumlah strategi yang dilakukan Bapenda sepanjang 2026. Salah satunya melalui penguatan pendataan serta pemutakhiran basis data PBB-P2.
Baca Juga: Enam Hari Berkobar, Kebakaran TPA Janju Paser Akhirnya Berhasil Dipadamkan
“Bapenda melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak sehingga data yang digunakan semakin mendekati kondisi riil di lapangan,” kata Natalia, Rabu (7/10/2026).
Pemutakhiran tersebut dilakukan terhadap objek PBB-P2 potensial di seluruh wilayah tiga kecamatan serta kawasan jalan protokol. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan potensi pajak yang ada dapat terdata secara lebih akurat.
Selain memperkuat pendataan, Bapenda juga melakukan intensifikasi penagihan piutang PBB-P2. Salah satu instrumen yang diterapkan yakni program relaksasi PBB berupa pembebasan bunga dan denda.
Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Bahkan, untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada wajib pajak menyelesaikan kewajibannya, program relaksasi diperpanjang hingga 15 Desember 2026.
Baca Juga: Sekolah dan Puskesmas Jadi Tumpuan Akses Sinyal
“Program relaksasi diperpanjang sampai tanggal 15 Desember. Insyaallah target tercapai di atas 90 persen sampai triwulan IV,” ucapnya. Strategi Bapenda tidak hanya bertumpu pada penagihan. Pendekatan pelayanan juga diperkuat melalui berbagai inovasi, salah satunya Bapenda Menyapa.
Program tersebut mencakup Bapenda Mengajar serta kegiatan jemput bola pembayaran pajak di sejumlah titik kelurahan, Sunday Market hingga pelataran Bontang Kuala. Pola pelayanan langsung ini menjadi salah satu cara Bapenda mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat.
“Bapenda juga melakukan inovasi melalui Bapenda Menyapa, ada program Bapenda Mengajar dan jemput bola di beberapa titik kelurahan, Sunday Market dan pelataran BK,” tutur dia.
Di sisi lain, kemudahan pembayaran terus dikembangkan melalui transformasi pelayanan. Bapenda memanfaatkan kanal digital sekaligus tetap menyediakan pelayanan langsung melalui Bapenda Etam.
Dari sisi kepatuhan, Natalia menyebut wajib pajak perusahaan di Bontang sejauh ini telah memenuhi kewajiban PBB-P2. “Semua patuh,” tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) 2026, terdapat sekitar 49 ribu Nomor Objek Pajak (NOP). Dari jumlah tersebut, sekitar 19 ribu NOP telah terealisasi pembayarannya. Natalia menyebut pembayaran banyak berasal dari objek PBB-P2 potensial, khususnya yang memiliki nilai pengenaan di atas Rp2 juta.
Baca Juga: Pajak Reklame Bontang Melejit Rp1,69 Miliar, Bapenda Bidik Rp2 Miliar hingga Akhir Tahun
Optimisme Bapenda tidak berhenti pada pencapaian target tahun ini. Memasuki 2027, target penerimaan PBB-P2 juga diproyeksikan meningkat menjadi Rp69 miliar, naik dibandingkan target 2026 sebesar Rp62,06 miliar.
Kenaikan target tersebut menunjukkan PBB-P2 masih menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam memperkuat PAD Kota Bontang.
Dengan pemutakhiran data, intensifikasi penagihan, perluasan pelayanan jemput bola, relaksasi pajak serta digitalisasi pembayaran, Bapenda optimistis potensi PBB-P2 dapat terus dioptimalkan.
Capaian 94,19 persen hingga akhir September menjadi modal penting. Terlebih, masih tersedia waktu hingga akhir tahun untuk mengejar sekaligus melampaui target PBB-P2 2026. “Bapenda melaksanakan berbagai upaya untuk peningkatan PAD, terutama pada pajak PBB-P2,” pungkas Natalia. (adv)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo