BONTANG- Sebanyak 433 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bontang masih membutuhkan bantuan perbaikan. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemkot Bontang mulai membidik dukungan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat penanganan pada 2027.
Persoalan ini menjadi salah satu agenda utama yang ditawarkan kepada dunia usaha dalam penyusunan program CSR tahun depan. Pemkot Bontang ingin kontribusi perusahaan tidak sekadar menjadi kegiatan rutin, tetapi diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi melalui anggaran pemerintah.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menegaskan, program TJSL harus memiliki dampak nyata dan disusun berdasarkan kebutuhan daerah. Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan perlu diperkuat agar manfaat bantuan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“TJSL jangan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata AH saat memimpin Rapat Kerja Forum TJSL Perusahaan di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor Wali Kota Bontang, Rabu (14/10/2026).
AH yang juga menjabat Ketua Forum TJSL Kota Bontang itu menyebut, penyelarasan program menjadi bagian penting dalam memastikan kontribusi perusahaan tepat sasaran.
“Perusahaan memiliki kapasitas dan sumber daya yang dapat disinergikan dengan program pemerintah. Karena itu, kita perlu menyusun prioritas yang jelas agar bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Pemkot Bontang menetapkan enam isu prioritas sebagai fokus sinergi TJSL pada 2027. Keenamnya meliputi pengentasan kemiskinan, penanganan pengangguran, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penanganan persampahan dan lingkungan.
Dukungan pembangunan infrastruktur juga disiapkan sebagai alternatif, menyesuaikan kapasitas dan kemampuan masing-masing perusahaan.
Dari enam sektor tersebut, perbaikan rumah tidak layak huni menjadi salah satu kebutuhan yang didorong untuk segera mendapat dukungan.
Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi terbaru, terdapat 433 rumah warga yang dinilai memenuhi syarat untuk dibantu. Namun, keterbatasan anggaran membuat seluruh kebutuhan itu belum dapat terakomodasi.
Untuk mempercepat penanganan, instansi terkait diminta menyiapkan data calon penerima secara lengkap, termasuk alamat dan dokumentasi kondisi rumah. Perusahaan juga diberi keleluasaan melakukan survei langsung sebelum menentukan bentuk bantuan.
“Data penerima harus disiapkan secara lengkap supaya perusahaan memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan. Dengan begitu, mereka bisa menentukan bentuk bantuan sesuai kebutuhan,” tutur dia.
Kelengkapan data menjadi faktor penting agar penyaluran bantuan tidak tumpang tindih. Pemerintah juga perlu memastikan calon penerima yang telah memenuhi persyaratan dapat dipertemukan dengan perusahaan yang bersedia mendukung program tersebut.
“Jangan sampai ada kebutuhan masyarakat yang belum tertangani, sementara peluang dukungan dari perusahaan sebenarnya tersedia. Kita perlu mempertemukan kebutuhan dan kemampuan tersebut melalui program yang terencana,” terangnya.
Selain persoalan perumahan, sektor ketenagakerjaan turut menjadi sorotan dalam pembahasan program TJSL 2027.
Seluruh perusahaan diminta menyerahkan rincian pelatihan kerja yang telah dilaksanakan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Data itu diperlukan untuk memetakan kompetensi tenaga kerja lokal sekaligus menghindari pelatihan berulang bagi peserta yang sama.
Perusahaan juga didorong menyampaikan proyeksi kebutuhan tenaga kerja secara berkala. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Langkah tersebut diharapkan membuat program pelatihan lebih terarah. Pemerintah dan perusahaan dapat mengidentifikasi kesenjangan kompetensi sehingga pelatihan berikutnya tidak sekadar mengulang materi yang sama.
Dalam diskusi, perwakilan perusahaan turut menyampaikan masukan terkait kepastian prioritas pemerintah, validasi program, serta sinkronisasi data sebagai acuan pelaksanaan TJSL tahun depan. Penguatan deteksi dini konflik sosial dan pencegahan narkoba di lingkungan kerja juga diusulkan.
Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, Pemkot Bontang berencana menggelar pertemuan lanjutan dalam dua hingga tiga minggu ke depan. Pemerintah akan membawa daftar program prioritas yang telah disiapkan agar pembahasan bisa diarahkan pada langkah pelaksanaan.
“Program yang dibahas harus memiliki sasaran dan kebutuhan yang jelas. Dengan demikian, perusahaan bisa mempertimbangkan bentuk kontribusi yang sesuai dengan kapasitas masing-masing,” sebutnya.
Seluruh kontribusi perusahaan nantinya akan didokumentasikan dan dipublikasikan secara resmi. Selain menjaga transparansi, langkah ini menjadi bentuk apresiasi terhadap keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan daerah.
Rapat kerja lintas sektor tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pembentukan Forum TJSL yang dipimpin Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pada 21 Agustus 2026. (*)
Editor : Ismet Rifani