BONTANG- Pemkot Bontang mengusulkan perluasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ke tiga pulau tambahan. Selain Pulau Gusung dan Pulau Beras Basah yang masuk dalam rencana pembangunan 2027, pemerintah menginginkan Pulau Melahing, Selangan, dan Tihi-Tihi turut mendapatkan fasilitas pembangkit listrik tersebut.
Usulan ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan energi bagi masyarakat pesisir dan kepulauan. Keterbatasan pasokan listrik selama ini dinilai turut memengaruhi aktivitas warga, termasuk pengembangan potensi wisata yang mulai tumbuh di sejumlah pulau.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkot Bontang, Moch Arif Rochman, menjelaskan usulan tambahan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Pemkot Bontang bersama PT PLN (Persero) UP2K Kalimantan Timur.
“Tidak hanya Gusung dan Beras Basah, kami juga mengusulkan tiga pulau lainnya, yakni Melahing, Selangan, dan Tihi-Tihi agar bisa mendapatkan program PLTS,” kata Arif, Senin (2/11/2026).
Menurutnya, usulan tersebut akan disampaikan kembali kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan Menteri ESDM RI dengan tembusan kepada PLN.
“Usulan ini akan kami sampaikan kembali ke pemerintah provinsi dan Kementerian ESDM agar kebutuhan listrik di pulau-pulau tersebut bisa menjadi perhatian,” ucapnya.
Selain untuk kebutuhan rumah tangga, Pemkot juga menginginkan pembangunan PLTS dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata. Salah satu usulan yang mengemuka ialah menjadikan bangunan fasilitas PLTS sebagai bangunan multifungsi.
“Harapannya, bangunan PLTS tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, tetapi juga bisa menunjang kebutuhan pengelolaan kawasan wisata,” tutur dia.
Dispopar bahkan mengusulkan tambahan lima bangunan PLTS komunal untuk mendukung pengelolaan vila di Pulau Melahing dan Tihi-Tihi. Selama ini, keterbatasan listrik menjadi salah satu kendala yang membuat pengelolaan fasilitas wisata di kedua pulau tersebut belum berjalan optimal.
Menurut dia, ketersediaan listrik menjadi kebutuhan penting agar fasilitas wisata di kawasan kepulauan dapat dikelola secara maksimal.
“Kalau pasokan listriknya memadai, tentu aktivitas pengelolaan wisata bisa lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” terangnya.
Pemkot juga mengusulkan agar dilakukan kajian terhadap kemungkinan pergeseran titik pembangunan yang sebelumnya direncanakan di Pulau Beras Basah. Langkah ini perlu dibahas bersama PLN karena titik koordinat pembangunan di pulau tersebut telah masuk dalam peta jalan awal Kementerian ESDM.
Perwakilan PLN UP2K Kalimantan Timur, Jaenuri, menjelaskan 11 titik koordinat rencana pembangunan PLTS individual di Pulau Beras Basah sudah tercantum dalam road map Kementerian ESDM RI.
“Untuk 11 titik di Beras Basah, semuanya sudah masuk dalam road map Kementerian ESDM. Jadi, untuk perubahan lokasi memang tidak bisa langsung dilakukan,” terang Jaenuri.
Di sisi lain, PLN menyatakan penambahan jumlah calon pelanggan akan memengaruhi perencanaan kapasitas pembangkit.
“Jumlah calon pelanggan tentu berpengaruh terhadap kapasitas terpasang. Karena itu, datanya harus dipastikan agar perencanaan pembangkit sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, PLN juga meminta informasi mengenai batas tertinggi pasang air laut sebagai dasar penyesuaian konstruksi.
“Kami perlu memastikan kondisi pasang tertinggi supaya konstruksi yang dibangun nantinya bisa menyesuaikan kondisi lapangan,” katanya.
Arif menambahkan, Pemkot turut mendorong agar fasilitas PLTS komunal yang dibangun pemerintah daerah nantinya dapat diserahkan kepada PLN untuk dioperasikan. Usulan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) tersebut bertujuan agar pengelolaan pembangkit lebih profesional dan berkelanjutan.
“Kami juga mengusulkan agar PLTS komunal yang dibangun pemerintah daerah nantinya bisa dikelola PLN sehingga operasional dan pemeliharaannya lebih terjamin,” ujarnya.
Namun, mekanisme penyerahan aset masih perlu dibahas secara internal oleh PLN. “Untuk mekanisme serah terima aset, tentu akan kami bahas lebih lanjut secara internal di PLN,” kata Jaenuri.
Pemkot berharap sinergi bersama PLN dan pemerintah provinsi dapat membuka peluang perluasan program PLTS hingga ke pulau-pulau yang belum terjangkau layanan listrik memadai. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ketersediaan energi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan potensi wisata bahari Bontang. (*)
Editor : Ismet Rifani