Cabai Rawit Jadi Penyumbang Terbesar, IPH Bontang Naik 1,87 Persen pada Oktober 2026

Adhiel kundhara • Dipublikasikan Minggu, 8 November 2026 | 19:24 WIB
Komoditas cabai rawit menjadi penyumbang terbesar terkait dengan IPH yang ada di Kota Bontang. (FOTO: ADIEL KUNDHARA/KP)
Komoditas cabai rawit menjadi penyumbang terbesar terkait dengan IPH yang ada di Kota Bontang. (FOTO: ADIEL KUNDHARA/KP)

KALTIMPOST.ID- Kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan beras menjadi faktor utama yang mendorong Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Bontang meningkat 1,87 persen pada Oktober 2026. Lonjakan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran.

Berdasarkan data Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kota Bontang, cabai rawit menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap kenaikan IPH, yakni 0,936 persen. Disusul cabai merah sebesar 0,483 persen dan beras sebesar 0,303 persen.

Kabag Perekonomian dan SDA Setkot Bontang Moch Arif Rochman mengatakan, pergerakan harga sejumlah komoditas pangan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Terlebih, bahan pangan strategis seperti cabai dan beras memiliki pengaruh terhadap pengeluaran masyarakat sehari-hari.

"Perkembangan harga komoditas pangan terus kami pantau, terutama cabai rawit, cabai merah, dan beras yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap kenaikan IPH Bontang," kata Arif, Minggu (8/11/2026). Secara bulanan, kenaikan IPH Bontang sebesar 1,87 persen menunjukkan adanya tekanan harga pada sejumlah komoditas. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan harga di tingkat regional, meskipun angkanya berbeda dengan indikator inflasi nasional maupun Kalimantan Timur.

Baca Juga: Diusulkan untuk 2027, Dinas PUPRK Bontang Rencanakan Pelebaran Jalan Pongtiku Kanaan

Sebagai perbandingan, inflasi nasional secara bulanan (month to month/mtm) tercatat 0,22 persen. Sementara secara tahunan (year on year/yoy) mencapai 3,23 persen. Adapun inflasi Kalimantan Timur tercatat 0,07 persen secara bulanan dan 4,04 persen secara tahunan.

Arif menjelaskan, pengendalian harga membutuhkan langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga distributor, pelaku usaha, hingga instansi terkait yang memiliki peran dalam menjaga kelancaran pasokan kebutuhan pokok. "Upaya pengendalian tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu koordinasi lintas sektor agar distribusi barang tetap berjalan dan pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga," ucapnya.

Untuk meredam gejolak harga, Pemkot Bontang menyiapkan enam langkah pengendalian. Pertama, melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) sembako di pasar serta distributor. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga sekaligus memastikan ketersediaan barang di tingkat pedagang.

Kedua, melakukan monitoring distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram. Pengawasan tersebut penting untuk mengantisipasi gangguan distribusi yang berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi maupun biaya distribusi bahan pangan.

Ketiga, meluncurkan program Gembira Pak RT melalui gerakan menanam cabai rawit di pekarangan rumah tangga. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Baca Juga: Plaza Balikpapan Siap Bertransformasi Jadi Central Park

"Gerakan menanam cabai di lingkungan rumah tangga menjadi salah satu upaya jangka panjang. Harapannya, masyarakat bisa ikut berkontribusi menjaga ketersediaan komoditas yang selama ini harganya mudah bergejolak," tutur dia.

Selanjutnya, pemerintah menjalankan Gerakan Pangan Murah dan program Wartek-in. Upaya tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Pemkot juga mengoptimalkan operasi pasar LPG 3 kilogram. Langkah keenam dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Bulog, distributor, dan Pertamina guna mengamankan pasokan serta menjaga kelancaran distribusi barang.

Arif menegaskan, rangkaian kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan tekanan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah akan terus memantau perkembangan komoditas strategis agar potensi kenaikan harga dapat diantisipasi lebih awal.

"Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, pengawasan distribusi, koordinasi dengan distributor, serta keterlibatan masyarakat harus berjalan beriringan," pungkasnya. (riz)

Editor : Muhammad Rizki
inflasi bontang IPH Bontang gerakan pangan murah cabai rawit