Proyek ini tidak hanya berdampak pada tatanan politik dan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di masa depan.
Diskusi terkait bagaimana tantangan ini bahkan dilakukan melalui seminar internasional yaitu : “Seminar on The National Big Project of Indonesia, Challenges of Economic Cooperationin National Projects of The Global South: The Case of Indonesia’s New Capital Construction” yang diadakan oleh Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE – JETRO) di Chiba dan Tokyo, Jepang.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN Nusantara, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ibu kota baru ini.
Melalui Pj. Bupati Penajam Paser Utara, Dr. M. Zainal Arifin, S.Hut, M.Si., yang turut hadir secara online , dipaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain menyusun perencanaan tata ruang daerah, mengembangkan kawasan-kawasan strategis, serta menjalin koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah pusat.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nicko Herlambang, ST, M.Si., yang berkesempatan hadir secara langsung juga turut memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen untuk menciptakan perencanaan tata ruang yang terorganisir dan berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.
Selain itu, Agus Eko Nugroho, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memberikan perspektif mengenai potensi IKN Nusantara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti mendorong pemerataan pembangunan, mengembangkan kawasan industri, serta meningkatkan konektivitas dan pengembangan wilayah. Namun, ia juga menyoroti tantangan terkait ketersediaan sumber daya alam, isu lingkungan, dan keterlibatan masyarakat.
Sementara itu, Koichi Kawamura, Senior Overseas Research Fellow dari Institute of Developing Economies (IDE-JETRO), membagikan pembelajaran berharga dari pengalaman negara lain, seperti Brasilia, Astana, dan Naypyidaw, dalam memindahkan ibu kota mereka. Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan modernitas dan kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mempertahankan identitas lokal dan kelestarian lingkungan.
Sejarah Perkembangan Ibu Kota di Indonesia
Gagasan untuk memindahkan ibu kota negara sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejak era Presiden Soekarno pada 1950-an, telah muncul wacana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain, seperti Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Namun, ide ini belum terealisasi saat itu.
Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Kepala Pusat Riset Pemerintah Daerah BRIN selaku salah satu pembicara juga memaparkan perjalanan pemindahan ibukota negara indonesia dalam perspektif sejarah dan politik di dalam seminar tersebut, yang tentu saja merupakan salah satu hal penting dalam proses pemahaman rencana pemindahan ibukota RI.
Pada era Presiden Soeharto, wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat, khususnya setelah bencana banjir besar yang melanda Jakarta pada 1997. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah mempertimbangkan rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat, namun rencana tersebut tidak terwujud.
Akhirnya, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), rencana pemindahan ibu kota kembali diusung dan direalisasikan melalui pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang dihadapi Jakarta, seperti overcrowding, kemacetan, banjir, dan subsidensi tanah, serta upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.
Menurut data yang dipresentasikan oleh Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko maka dapat dikatakan rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki sejarah yang panjang.
Akar sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke tahun 1946-1948, ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 2 PNPS Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Ibu Kota Jakarta. Ini menandai upaya awal untuk mengatur status khusus Jakarta sebagai ibu kota negara.
Kemudian, pada tahun 1950, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 125/1950 yang membagi wilayah Jakarta menjadi Kotapraja. Ini menandai adanya upaya untuk memberikan otonomi kepada pemerintah daerah di Jakarta.
Selanjutnya, pada tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan landasan bagi otonomi daerah di Indonesia. Kemudian pada tahun 2007, Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, semakin memperkuat status khusus Jakarta.
Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai permasalahan yang dihadapi Jakarta, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan risiko bencana, mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pemindahan ibu kota ke lokasi baru. Upaya ini kemudian diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menetapkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Meskipun demikian, dalam implementasinya, IKN masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan struktur pemerintahan yang dinilai terlalu terpusat dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal. Pemerintah perlu terus memperbaiki kerangka kelembagaan dan tata kelola IKN agar dapat berjalan efektif dan mendapatkan dukungan yang luas.
Berdasarkan analisis yang ada dari data – data yang dimiliki maka beberapa hal yang menjadi catatan Dr. Mardyanto Wahyu Tryatmoko adalah sebagai berikut:
- Struktur Pemerintahan IKN yang Terpusat:
- Undang-Undang IKN menciptakan struktur pemerintahan yang terlalu terpusat, dengan kewenangan yang luas diberikan kepada Otorita IKN.
- Struktur ini tidak selaras dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Konstitusi.
- Pola birokrasi yang terpusat cenderung akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat, daripada memahami karakteristik, kebutuhan, dan harapan masyarakat lokal.
- Kerangka Kelembagaan yang Belum Komprehensif:
- Undang-Undang IKN mengamanatkan banyak peraturan turunan yang harus ditetapkan, menciptakan kompleksitas dan potensi ketidakpastian.
- Belum ada kerangka kelembagaan yang komprehensif untuk mengatur tata kelola IKN secara menyeluruh.
- Partisipasi Masyarakat yang Terbatas:
- Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas, hanya sebatas konsultasi publik.
- Struktur pemerintahan yang terpusat berpotensi menciptakan keterasingan dan konflik dengan masyarakat.
- Kurangnya legitimasi dan dukungan masyarakat dapat menghambat efektivitas pembangunan dan operasionalisasi IKN.
Inti pemikiran yang dapat disimpulkan adalah perlunya perbaikan pada struktur pemerintahan IKN yang lebih memperhatikan prinsip otonomi daerah, serta penguatan kerangka kelembagaan yang komprehensif dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih efektif. Hal ini penting agar pembangunan IKN dapat berjalan dengan lebih baik dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Potensi IKN Nusantara dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan melalui pembangunan IKN Nusantara, antara lain:
- Mendorong Pemerataan Pembangunan dan Mengurangi Disparitas Wilayah
Selama ini, pembangunan di Indonesia cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek. Dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas antara Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia. Pembangunan IKN Nusantara dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.
- Mengembangkan Kawasan Industri dan Mendorong Investasi
Salah satu fokus pembangunan IKN Nusantara adalah pengembangan kawasan industri, seperti Kawasan Industri Buluminung, yang diharapkan dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan insentif investasi, IKN Nusantara dapat menjadi pusat pertumbuhan baru bagi sektor-sektor strategis, seperti manufaktur, logistik, dan teknologi.
- Mendorong Pengembangan Sektor Pariwisata
Selain sebagai pusat pemerintahan, IKN Nusantara juga diproyeksikan sebagai destinasi pariwisata baru yang dapat menarik kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pengembangan kawasan pariwisata bahari, ekowisata, dan destinasi wisata lainnya di sekitar IKN dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian setempat.
- Meningkatkan Konektivitas dan Pengembangan Wilayah
Pembangunan IKN Nusantara didukung oleh peningkatan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas menuju IKN, tetapi juga dapat mendorong pengembangan wilayah-wilayah sekitar IKN, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
- Mendorong Pertumbuhan Sektor Properti dan Real Estat
Pembangunan IKN Nusantara akan berdampak pada peningkatan permintaan di sektor properti dan real estat, baik untuk kebutuhan perkantoran, perumahan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Hal ini dapat menciptakan peluang bisnis baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor terkait.
Pembelajaran dari Pengalaman Negara Lain
Dalam konteks global, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya. Beberapa negara lain, seperti Brasil, Kazakhstan, dan Myanmar, juga telah melakukan hal serupa dengan tujuan dan tantangan yang berbeda-beda. Menelusuri pengalaman negara lain dapat memberikan inspirasi berharga bagi pembangunan IKN Nusantara.
- Brasilia, Brasil: Simbol Modernitas dan Kesenjangan
Brasilia, ibu kota baru Brasil yang dibangun pada 1960-an, dirancang dengan konsep modernitas yang berpusat pada lalu lintas kendaraan. Meskipun berhasil dibangun dalam waktu singkat, Brasilia menuai kritik karena terlalu artifisial dan kurang ramah bagi pejalan kaki. Selain itu, kota ini juga menjadi simbol dari kesenjangan sosial, di mana permukiman kumuh tumbuh di sekitar kota modern.
- Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan: Transformasi Ekonomi dan Politik
Berbeda dengan Brasilia, Astana (kini Nur-Sultan) di Kazakhstan lebih berfokus pada transformasi ekonomi dan politik. Pembangunan Astana didorong oleh ambisi untuk membangun pusat pemerintahan modern yang dapat menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun menuai kritik terkait biaya yang tinggi, Astana berhasil menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi baru di Kazakhstan.
- Naypyidaw, Myanmar: Proyek Militer
Sementara itu, Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw pada 2006. Naypyidaw dibangun secara tertutup dan terisolasi, dengan infrastruktur yang mewah namun cenderung sepi. Kota ini dianggap sebagai simbol kekuasaan rezim militer Myanmar pada saat itu, yang ingin memisahkan diri dari masyarakat dan mempertahankan kendali atas negara.
Dari pengalaman negara lain, terdapat beberapa pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembangunan IKN Nusantara, antara lain:
- Menyeimbangkan modernitas dan kebutuhan masyarakat
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif
- Mempertahankan identitas lokal dan kelestarian lingkungan
- Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
Dengan mempertimbangkan pembelajaran tersebut, pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi contoh ibu kota baru yang tidak hanya modern, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan berpusat pada kesejahteraan masyarakat.
Tantangan dan Peluang Pembangunan IKN Nusantara
Meskipun memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan IKN Nusantara juga tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi, antara lain:
- Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
Kalimantan Timur, sebagai lokasi IKN Nusantara, memiliki ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan energi. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar, seperti transportasi, telekomunikasi, dan utilitas, juga membutuhkan investasi yang besar.
- Isu Lingkungan dan Bencana Alam
Pembangunan IKN Nusantara di wilayah Kalimantan Timur harus mempertimbangkan isu lingkungan, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan bencana alam, seperti banjir dan kebakaran hutan. Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi kunci keberhasilan proyek ini.
- Keterlibatan dan Penerimaan Masyarakat
Keberhasilan pembangunan IKN Nusantara juga bergantung pada keterlibatan dan penerimaan masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat di sekitar wilayah IKN. Komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan masyarakat menjadi penting untuk menghindari konflik dan mendorong partisipasi aktif.
- Ketersediaan Anggaran dan Sumber Pembiayaan
Pembangunan IKN Nusantara membutuhkan anggaran yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Pemerintah perlu mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan, baik dari APBN, BUMN, maupun investasi swasta, untuk memastikan keberlanjutan proyek ini.
Di sisi lain, pembangunan IKN Nusantara juga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih seimbang dan berkelanjutan, antara lain:
- Mendorong Pemerataan Pembangunan di Luar Jawa
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, serta mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.
- Menarik Investasi dan Mendorong Sektor Industri
Pembangunan IKN Nusantara, didukung dengan pengembangan kawasan industri dan insentif investasi, dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia, khususnya di sektor-sektor strategis.
- Mengembangkan Sektor Pariwisata
Selain sebagai pusat pemerintahan, IKN Nusantara juga berpotensi menjadi destinasi pariwisata baru yang dapat menarik kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
- Meningkatkan Konektivitas dan Pengembangan Wilayah
Pembangunan infrastruktur pendukung IKN Nusantara, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pengembangan wilayah-wilayah sekitar IKN.
Kolaborasi dan Komitmen yang Kuat
Keberhasilan pembangunan IKN Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi dan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain:
- Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kabupaten Penajam Paser Utara, harus bersinergi dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan IKN Nusantara.
- Sektor Swasta
Keterlibatan sektor swasta, baik dalam bentuk investasi maupun pengembangan proyek-proyek terkait, sangat penting untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara.
- Masyarakat
Partisipasi aktif masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat di sekitar wilayah IKN, juga menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Peran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang, ST, M.Si memaparkan peranan strategis pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN Nusantara. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ibu kota baru ini. Beberapa peran penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain:
- Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Daerah
Dalam merespons pembangunan IKN Nusantara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan proses penyusunan perencanaan tata ruang daerah, antara lain melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah-wilayah strategis.
Tujuan utama dari perencanaan tata ruang daerah ini adalah untuk mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai "Serambi Nusantara" yang berbasis pada sektor pertanian, industri, perikanan, dan pariwisata dengan perspektif lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pengembangan IKN Nusantara sebagai kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan.
- Pengembangan Kawasan Strategis
Dalam RDTR yang disusun, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan beberapa kawasan strategis yang berperan penting dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara, antara lain:
- Koridor Serambi Nusantara Penajam-Petung, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata di tingkat kabupaten.
- Koridor Serambi Nusantara Maridan-Riko-Sepan-Sotek, yang berperan sebagai kota satelit dan pusat perdagangan dan jasa pendukung IKN Nusantara.
- Kawasan Industri Buluminung, yang terintegrasi dengan IKN Nusantara sebagai pusat pengembangan industri.
Pengembangan kawasan-kawasan strategis ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan mendukung keberhasilan pembangunan IKN Nusantara.
- Koordinasi dan Kemitraan dengan Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga berperan aktif dalam melakukan koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah pusat, khususnya Otorita IKN, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci penting untuk mewujudkan sinergi yang efektif.
Penutup
Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur melalui pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Proyek ini tidak hanya berdampak pada tatanan politik dan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memacu perkembangan ekonomi Indonesia di masa depan.
Pembelajaran dari pengalaman negara lain, seperti Brasilia, Astana, dan Naypyidaw, memberikan inspirasi berharga bagi pembangunan IKN Nusantara. Dengan mempertimbangkan isu-isu terkait sumber daya alam, lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan ketersediaan anggaran, IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi contoh ibu kota baru yang modern, berkelanjutan, dan inklusif.
Kolaborasi dan komitmen yang kuat dari pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan IKN Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (*)
*Catatan Perjalanan Diskusi IDE JETRO, Chiba-Tokyo, Jepang, oleh Nicko Herlambang ST, MSi
Editor : Almasrifah