“Harapannya ya perlu. Kalau bisa dibuka di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, PPU. Karena untuk lahannya daerah harus menyiapkan seluas 5 sampai 10 hektare,” kata Kepala Dissos PPU, Saidin, Rabu (19/3).
Sebelumnya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, sesuai keterangannya pada laman resmi Kemensos 14 Maret 2025, mengungkapkan, bahwa program Sekolah Rakyat ini tengah digagas, dan diharapkan mulai beroperasi paling cepat Juli 2025.
Untuk keperluan peserta didik dan tenaga pengajar, ia merencanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025 ini. Namun, khusus rekrutmen ini dijalankan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Gus Ipul menambahkan untuk perekrutan tenaga pengajar Sekolah Rakyat, pemerintah akan mengambil tenaga pengajar dari guru aparatur sipil negara (ASN).
“ASN yang memenuhi syarat nanti untuk dites kembali yang sudah lulus tes PPG (pendidikan profesi guru). Nanti dites kembali dan penempatan disesuaikan dengan tempat tinggal mereka,” ucap Gus Ipul.
Ia menyebutkan pada tahap selanjutnya, tenaga pengajar yang telah lulus seleksi akan mendapatkan pendidikan khusus lagi sebelum mereka mengajar pada Sekolah Rakyat.
Pemerintah telah mencanangkan pendirian Sekolah Rakyat yang akan menyasar siswa-siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdapat di dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat yang didirikan berkonsep sekolah asrama gratis sehingga seluruh biaya sekolah, makan, dan tempat tinggal asrama akan ditanggung oleh negara.
Sekolah Rakyat didesain untuk mencetak para siswa menjadi agen-agen perubahan yang dapat mengubah taraf kesejahteraan keluarganya.
Terkait mekanisme penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat, Gus Ipul mengatakan ada beberapa tahap yang akan dilalui calon siswa.
“Pertama dia harus berada di desil 1 atau 2 pada DTSEN, ada kriterianya. Kemudian ada tahapan berikutnya nanti. Sudah disusun,” ucap Gus Ipul.
Ia juga menyebutkan pada perekrutan calon siswa akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi guna memastikan program Sekolah Rakyat diikuti secara tuntas oleh peserta didik.
“Salah satu syarat itu nanti ada perjanjian orangtuanya. Mereka tidak boleh memutus sekolah, harus mengikuti proses hingga lulus. Jadi ada kesediaan dari orangtuanya,” kata Gus Ipul.
Hal itu guna menghindari kemungkinan adanya anak-anak yang putus sekolah di tengah jalan. “Maka itu harapan kita orangtua bisa melihat kapan pun (melalui adanya asrama Sekolah Rakyat), arahan Presiden itu ya. Jadi orangtuanya bisa menjenguk kapanpun,” ucapnya.
Sebab itu perekrutan siswa akan diprioritaskan bagi anak-anak yang berada di sekitar lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Kepala Dissos PPU, Saidin melanjutkan, Sekolah Rakyat ini perlu dibangun di wilayah IKN dengan tujuan dapat melayani peserta didik dengan jumlah lebih banyak.
Ia mengatakan, telah menerima surat dari Kemensos berkaitan dengan program Sekolah Rakyat ini.
“Kami berharap Sekolah Rakyat ini di PPU karena tujuannya sangat bagus untuk pengentasan sumber daya manusia dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” kata Saidin. (*)
Editor : Almasrifah