Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Forum Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal yang berlangsung di Kantor Otorita IKN, Rabu (15/10).
Usai rapat, rombongan Satgas meninjau langsung kawasan Bukit Tengkorak di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara.
Kegiatan lapangan tersebut disertai dengan penanaman pohon dan pemasangan plang peringatan di bekas area tambang ilegal—sebagai simbol langkah pemulihan dan pencegahan agar kerusakan lingkungan tak berulang.
Kasubdit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kaltim, AKBP Harun, menegaskan bahwa kepolisian siap berada di garda depan mendukung kebijakan Otorita IKN.
“Kami sepenuhnya mendukung program Otorita IKN dalam menjaga kawasan pembangunan dari segala bentuk pelanggaran hukum. Penegakan hukum, pengawasan, hingga pencegahan akan terus kami lakukan bersama,” ujar Harun.
Ia menambahkan, kerja bersama antarinstansi merupakan kunci untuk memastikan keamanan dan kelestarian lingkungan di kawasan strategis nasional tersebut.
Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan menjaga wilayah delineasi IKN dari praktik ilegal yang berpotensi menghambat pembangunan.
Otorita IKN menegaskan bahwa pembangunan Nusantara tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada kelestarian alam dan keadilan sosial.
“Visi pembangunan IKN adalah menciptakan kota masa depan yang hijau, berkelanjutan, dan berkeadilan,” demikian pernyataan resmi Otorita IKN.
Editor : Uways Alqadrie