KALTIMPOST.ID,IKN-Proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru dengan penekanan pada pembangunan kawasan lembaga tinggi negara.
Delapan kontrak kerja baru telah ditandatangani, menandai percepatan pembangunan tahap II yang berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif.
Acara penandatanganan kontrak tersebut berlangsung di Kantor Kemenko 4 IKN pada Kamis, 4 Desember 2025. Penandatanganan ini penting untuk memastikan pembangunan fasilitas pemerintahan berjalan sesuai target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Delapan paket kontrak yang baru diteken mencakup pembangunan 26 gedung di atas lahan seluas lebih dari 62 hektare.
Rinciannya, lima paket pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif yang terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 hektare
Baca Juga: Polres PPU Gelar Sispamkota 2025, Kapolres Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Dinamika Keamanan IKN
Kemudian, dua paket pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif yang terdiri atas empat gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 hektare
Berikutnya, satu paket pekerjaan pembangunan bangunan kantor pendukung, yang terdiri dari pembangunan kantor OIKN tahap II sebanyak tiga gedung dengan lahan seluas 2,9 hektare, dan kantor Polres IKN Tahap I sebanyak tiga gedung dengan lahan seluas 3,07 hektare
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam keterangannya dikutip Sabtu (6/12/2025), menekankan bahwa seluruh tahapan konstruksi harus memprioritaskan kualitas, estetika, dan aspek keberlanjutan lingkungan.
Baca Juga: IKN Mulai Bangun Embung dan Kolam Retensi untuk Air Berkelanjutan
"Pembangunan tahap 2 ini dituntut harus lebih baik dari tahap sebelumnya. Saya optimistis pembangunan ini nantinya akan menjadi percontohan bagi dunia," ujar Basuki.
Penandatanganan ini memastikan fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Nusantara semakin kuat, sejalan dengan standar yang telah ditetapkan.
Progres Pembangunan Tahap II
Dengan penambahan delapan kontrak ini, Otorita IKN telah menandatangani total 20 dari 28 paket pekerjaan yang direncanakan dalam Tahap II (periode 2025-2029). Dari total paket yang telah diteken, 14 di antaranya merupakan pembangunan fisik, sementara enam lainnya mencakup manajemen konstruksi dan supervisi.(*)
Editor : Hernawati