IBU KOTA NUSANTARA-Sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, dan alumni Lemhannas berkumpul dalam Dialog Kebangsaan bertema “Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Menuju Ibu Kota Politik 2028” di Ibu Kota Nusantara (IKN), 6 Desember 2025.
Diskusi berlangsung dinamis, dengan sorotan utama pada arah pembangunan IKN dan peneguhan nilai kebangsaan di tengah transformasi besar yang sedang berjalan.
Acara ini digagas DPD IKAL Lemhannas Kaltim, Universitas Balikpapan, dan Otorita IKN. Hadir sebagai narasumber antara lain Rektor Universitas Balikpapan Dr Isradi Zainal, Tenaga Profesional Lemhannas Prof Dadan Umar Daihani, serta Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin.
Dalam paparannya, Isradi menjelaskan landasan regulasi pemindahan IKN sebagai ibu kota politik. Pihaknya menyoroti Perpres No 75/2024 yang diterbitkan Presiden Jokowi, yang mengatur percepatan pembangunan IKN melalui penetapan nilai tanah, kemudahan perizinan, dan fasilitas investasi.
“Intinya, perpres ini disiapkan untuk mempercepat ekosistem IKN menjadi kota layak huni dan berdaya saing,” ujarnya.
Isradi juga memaparkan target pembangunan IKN, mulai dari penyelesaian 20% gedung perkantoran, 50% hunian, hingga relokasi 1.700–4.100 ASN. “IKN tetap ibu kota negara, hanya fokusnya diarahkan menjadi pusat politik Indonesia mulai 2028,” jelasnya.
Prof Dadan membawa diskusi ke ranah filosofi. Dia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan ibu kota yang mencerminkan kejayaan bangsa, sebagaimana negara besar lain: Washington DC, Beijing, atau Putrajaya.
Menurutnya, IKN adalah proyek masa depan yang mengikat sejarah bangsa dengan visi jangka panjang. Dia mengutip pesan Bung Karno dan Nelson Mandela soal keberanian dan visi bangsa.
“IKN ini bukan sekadar memindahkan kantor, tapi memindahkan pusat gravitasi politik, ekonomi, keamanan, dan arah perkembangan Indonesia,” katanya.
Dalam perspektif ketahanan nasional, Dadan menjelaskan konsep Asta Gatra, termasuk pentingnya memecah konsentrasi penduduk Jawa, membangun forest city 65% ruang hijau, hingga menyiapkan capital yang tangguh dari aspek siber dan pertahanan.
Sementara itu, Deputi OIKN Alimuddin menyampaikan bahwa pemerintah telah menegaskan target pemindahan pusat eksekutif, legislatif, dan yudikatif ke IKN pada 2028. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Perpres No 79/2025 terkait pemutakhiran RKP 2025.
“Infrastruktur pendukung termasuk hunian bagi tiga lembaga negara ditarget rampung 2028,” tegasnya.
Alimuddin juga memaparkan 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan 77 proyek strategis yang mengawal pengembangan Nusantara sebagai ibu kota masa depan. Dirinya menyebut, IKN bukan hanya pusat pemerintahan baru, tetapi motor ekonomi yang berorientasi pada ekonomi hijau, teknologi, dan inovasi.
Diskusi mengalir ke dampak pembangunan IKN. Narasumber menjelaskan bahwa pada tahap konstruksi, proyek ini mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan perdagangan antarwilayah. Dalam jangka panjang, IKN diproyeksikan memperkuat diversifikasi ekonomi Kalimantan dan menurunkan ketimpangan.
Di bidang sosial, OIKN mencatat ribuan warga telah mengikuti pelatihan upskilling, ratusan UMKM mendapat pendampingan, hingga hadirnya program coding untuk ibu rumah tangga dan penyandang disabilitas.
“Perubahan paling terasa nanti ada di pendidikan. Dari sekolah minim fasilitas menjadi pusat layanan pendidikan premium,” ujar Alimuddin.
Ditambahkan Ketua Panitia Penyelenggara, Irwansyah, menegaskan, dialog ini bukan hanya ruang diskusi, tetapi juga wadah menghasilkan rekomendasi konkret.
Ada empat rekomendasi yang dirumuskan peserta. Antara lain mendukung penuh keberlanjutan pembangunan IKN. Mengawal implementasi Perpres No 75/2025 terkait Pemutakhiran RKP 2025 untuk memastikan proses pembangunan terukur dan tepat sasaran. Mengajak masyarakat meningkatkan kapasitas sesuai kebutuhan IKN secara bertahap. Dan, menguatkan IKN sebagai Nusantara sejati dengan menjunjung inklusivitas.
“Harapannya, dialog ini memberi kontribusi nyata bagi arah pembangunan IKN yang lebih matang,” tutup Irwansyah. (*)
Editor : Almasrifah