KALTIMPOST.ID,IKN-Badan Pusat Statistik (BPS) telah merampungkan survei statistik dasar mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), yang salah satunya memanfaatkan teknologi geotagging untuk memetakan kondisi perumahan.
Hasil penting dari penggunaan geotagging ini mengungkap adanya ratusan rumah tangga di IKN yang belum memiliki fasilitas sanitasi (tempat buang air besar/BAB) yang memadai.
Berdasarkan hasil Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) 2025 yang dilaksanakan oleh BPS bersama Otorita IKN (OIKN), populasi IKN pada tahun 2025 tercatat sebanyak 147.427 jiwa atau mencakup 43.293 rumah tangga.
Dalam proses pendataan tersebut, BPS melakukan geotagging lokasi rumah tangga. Langkah ini bertujuan menyediakan data spasial bagi pemerintah (OIKN) untuk intervensi kebijakan dan program.
Salah satunya adalah pendataan kondisi perumahan yang krusial untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) OIKN terkait penyediaan hunian layak.
Baca Juga: Kantor Wapres Rampung Akhir 2025, Gibran Siap Berkantor di IKN Tahun Depan
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam acara Diseminasi Hasil PPIKN 2025 di Kantor BPS, Jakarta, dikutip Rabu (17/12/2025), mengungkapkan rincian temuan PPIKN mencatat sebanyak 232 rumah tangga (setara 0,54% dari total) masih memiliki lantai rumah berupa tanah.
Selain itu, sebanyak 142 rumah tangga (sekitar 0,33% dari total 43.293 rumah tangga) dilaporkan tidak memiliki fasilitas buang air besar.
Terdapat 49 rumah tangga (sekitar 0,11%) yang menggunakan sumber penerangan utama selain listrik, menunjukkan ketiadaan akses listrik.
BPS mencatat 530 rumah tangga (sekitar 1,22%) di IKN masih bergantung pada air hujan sebagai sumber utama air minum mereka.
Amalia berharap data kondisi penduduk IKN yang dihasilkan ini dapat menjadi sumber informasi yang kredibel dan memandu perumusan kebijakan pemerintah ke depan.
"Ini diharapkan dapat mendukung Bappenas dan OIKN dalam merencanakan pembangunan IKN dengan sasaran yang lebih akurat," tegasnya.
Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berupaya keras mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan di IKN, yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Upaya ini diwujudkan dengan konsisten menjalankan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Direktur Pelayanan Dasar OIKN, Suwito, saat diwawancarai mengenai pelaksanaan CKG di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (16/12/2025), menyatakan bahwa OIKN memastikan Program CKG terus berjalan secara konsisten sebagai bagian dari implementasi kebijakan kesehatan nasional.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga diarahkan untuk menjamin layanan kesehatan yang adil dan merata di seluruh wilayah IKN.
Program CKG bersifat terbuka untuk umum dan tidak hanya menyasar pegawai atau pekerja konstruksi di area IKN, tetapi dilaksanakan secara konsisten sebagai wujud penyediaan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh komunitas.
Baca Juga: Kantor Wapres Rampung Akhir 2025, Gibran Siap Berkantor di IKN Tahun Depan
OIKN juga memperluas akses layanan kesehatan dasar, termasuk di lokasi Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN. Berbagai jenis layanan CKG disediakan, mulai dari pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (IMT), pengukuran tekanan darah dan gula darah, rontgen, hingga skrining hepatitis.
Perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Pratono, menggarisbawahi bahwa pelaksanaan CKG di IKN selaras dengan arahan pembangunan kesehatan nasional yang disinkronkan dengan kebijakan kepala negara.
Dengan demikian, program ini mampu menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas, termasuk para pekerja konstruksi dan warga sekitar IKN.
Para penerima manfaat Program CKG menunjukkan antusiasme tinggi dan merasa sangat terbantu oleh adanya layanan kesehatan gratis melalui program nasional ini.
Salah satu peserta, Sapta Haryana, yang sudah tiga kali memanfaatkan CKG, menyampaikan bahwa pemeriksaan yang diberikan bersifat menyeluruh, mudah, cepat, dan gratis. Ia berharap Program CKG dapat terus dilanjutkan.(*)
Editor : Almasrifah