NUSANTARA-Anggota Komisi VI DPR RI meninjau sejumlah titik strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis (29/1).
Itu untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya pada tahap II.
Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proyek strategis nasional yang dinilai berperan penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, penguatan daya saing, serta penerapan prinsip keberlanjutan.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi progres pembangunan yang telah berjalan.
Menurutnya, pembangunan IKN tidak sekadar memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kaltim, tetapi juga membangun kota masa depan yang inklusif dan selaras dengan lingkungan.
Ia menilai, konsep IKN yang dibangun di tengah kawasan hijau menunjukkan upaya Indonesia menjawab isu-isu global terkait pembangunan berkelanjutan.
Namun demikian, Anggia menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam proyek berskala besar seperti ini.
Menurutnya, kesiapan IKN tidak cukup hanya diukur dari berdirinya gedung-gedung perkantoran.
Aspek kelayakan, pengelolaan risiko, komunikasi dengan masyarakat, hingga kualitas bangunan harus menjadi perhatian utama sebelum aktivitas pemerintahan benar-benar dipindahkan.
“Itu bukan hanya soal sudah siap atau belum, tetapi apakah memang layak dan aman untuk menjadi pusat pemerintahan,” ujarnya.
Setelah berdialog di City Hall Kantor Otorita IKN, rombongan Komisi VI DPR RI melanjutkan peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi, di antaranya Istana Garuda dan kawasan legislatif.
Kunjungan itu diharapkan memperkuat sinergi antara DPR RI dan Otorita IKN dalam mengawal pembangunan agar berjalan akuntabel, terukur, dan sesuai dengan tujuan awal pembangunan IKN. (adv/rd)
Editor : Romdani.