KALTIMPOST.ID,IKN-Media asal Amerika Serikat, National Public Radio (NPR), kembali mengalihkan perhatian dunia ke proyek megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
Lewat laporan langsung dari lapangan, koresponden Katerina Barton memotret dinamika pembangunan kota yang digadang-gadang akan menggantikan peran Jakarta sebagai pusat kekuasaan Indonesia.
Melalui unggahan di media sosial NPR pada Sabtu (28/2/2026), Barton memberikan gambaran visual dari lokasi proyek.
"Saya berada di depan istana kepresidenan Indonesia yang baru. Terletak di jantung hutan Kalimantan, Nusantara dibangun untuk mengatasi krisis di Jakarta yang sudah terlampau padat, berpolusi, dan perlahan tenggelam. Itulah sebabnya pada 2019, pemerintah memutuskan untuk merancang kota masa depan ini dari titik nol."
Realitas di Balik Konsep Kota Hijau
Baca Juga: Menuju Cognitive City, AS Kucurkan Hibah Rp 41,5 Miliar untuk Digitalisasi IKN
Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa pemindahan ini bukan sekadar urusan pindah kantor, melainkan upaya strategis mengatasi beban lingkungan.
Meski IKN dipromosikan sebagai kota pintar yang sepenuhnya bertenaga energi terbarukan, Barton mencatat adanya hambatan yang membuat progresnya tak secepat rencana awal.
Masalah pendanaan, kerumitan logistik, hingga transisi kepemimpinan nasional menjadi faktor yang memperlambat jadwal penyelesaian.
Saat ini, pembangunan baru terfokus pada kompleks pemerintahan dan perumahan ASN, dengan jumlah penghuni yang masih sangat terbatas.
Antusiasme Wisatawan vs. Kritik Lingkungan
Ada kontras menarik yang ditangkap dalam laporan tersebut. Di satu sisi, IKN menjadi magnet baru bagi warga lokal; lebih dari 200.000 orang tercatat berkunjung selama masa liburan untuk melihat kemegahan Istana Garuda.
Baca Juga: Kalahkan Kementerian PUPR di Mahkamah Agung, Jatam Kaltim Desak Keterbukaan Dokumen IKN
Namun, di sisi lain, kritik tajam terus mengalir dari berbagai penjuru. Keberlanjutan ekonomi menyebabkan timbulnya kekhawatiran bahwa proyek ambisius ini akan berakhir menjadi "kota hantu" yang membebani anggaran negara.
Isu sosial dan lingkungan yang masih kerap disuarakan oleh kelompok aktivis dan masyarakat adat terus menyuarakan dampak deforestasi serta hilangnya hak atas tanah leluhur.
Menanti 2028
Pemerintah Indonesia tetap optimistis dan menargetkan Nusantara akan berfungsi penuh sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Meski begitu, dunia internasional tetap memantau dengan cermat apakah visi megah ini bisa terealisasi tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi dan keadilan sosial.
"Ini adalah impian yang sangat besar, namun realisasinya di masa depan masih menjadi tanda tanya besar," kata Barton, menandaskan.(*)
Editor : Dwi Puspitarini