KALTIMPOST.ID,KALTIM-Antusiasme warga Kaltim terhadap film dokumenter Pesta Babi terus meningkat.
Bukan sekadar tontonan, film yang memotret konflik lahan di Papua ini dinilai memiliki benang merah dengan realitas sosial yang tengah terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sejarawan Kaltim, Muhammad Sarip kepada awak media, mengungkapkan bahwa pola-pola pembukaan lahan atas nama pembangunan yang digambarkan dalam film tersebut mulai tampak di Bumi Etam, Kaltim, khususnya di titik nol ibu kota baru.
Ia menyoroti bagaimana masyarakat lokal kerap berhadapan dengan status lahan yang dianggap milik negara karena minimnya bukti kepemilikan formal.
"Pola di film itu agak mirip dengan yang terjadi di IKN. Ada masyarakat yang tergusur, ada lahan yang diklaim milik negara karena dianggap tidak punya bukti (kepemilikan)," kata Sarip usai diskusi film di Samarinda, Rabu (13/5).
Meski melontarkan kritik tajam, Sarip yang pernah terlibat dalam penyusunan narasi sejarah IKN ini menegaskan sikapnya tetap netral. Menurutnya, bersikap kritis terhadap mega proyek nasional adalah bentuk tanggung jawab intelektual. "Saya tidak mendukung atau menolak IKN. Tapi kita memang harus kritis terhadap apa pun dengan cara yang bertanggung jawab," tegasnya.
Sempat Terkendala Izin
Agenda nonton bareng (nobar) dan diskusi yang digelar di Samarinda, Selasa (12/5) malam, ternyata tidak berjalan mulus. Sarip membeberkan adanya indikasi hambatan birokrasi dalam pengurusan izin kegiatan literasi tersebut.
Ia mengaku sempat mengalami situasi "pingpong" antarinstansi saat meminta izin lokasi. Bahkan, muncul saran agar kegiatan dipindahkan ke lingkungan kampus demi alasan keamanan. "Saya pikir kegiatan literasi begini mudah izinnya, ternyata dilempar-lempar. Dari situ saya merasa ada tanda-tanda penolakan," ungkapnya.
Beruntung, kegiatan tersebut akhirnya mendapatkan lampu hijau setelah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) memberikan dukungan penuh. "Pihak kampus langsung merespons positif. Dekannya langsung mendukung agenda diskusi ini," tambahnya.
Film Sebagai Produk Literasi
Menanggapi adanya sentimen negatif terhadap penayangan film ini, Sarip mengingatkan bahwa Pesta Babi adalah produk literasi, bukan ancaman keamanan. Ia justru menilai langkah pelarangan atau pembatasan hanya akan memicu efek Streisand, di mana publik justru semakin penasaran untuk menonton.
"Film ini karya literasi, bukan provokasi isu rasis atau SARA. Justru orang-orang yang melarang itu yang membuat filmnya semakin laris dan orang penasaran," tuturnya.
Ia pun berpesan kepada masyarakat agar menonton dengan pikiran terbuka. Mengingat setiap film dokumenter memiliki framing dari sutradara, publik diminta tetap objektif dalam membedakan antara fakta di lapangan dan sudut pandang pembuat film.
"Namanya karya manusia pasti ada framing. Tapi kita tetap bisa melihat fakta-fakta yang ditampilkan di dalamnya untuk menjadi bahan refleksi kita di Kaltim," tegasnya.(*)
Editor : Thomas Priyandoko