TANA PASER - DPRD Paser menggelar rapat sosialisasi proses penginputan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam rangka rancangan awal (ranwal) RKPD tahun 2024 melalui aplikasi SIPD. Rapat ini bersama Bappedalitbang Paser dan masing-masing staf fraksi pada Jum'at (1/3).
Bappedalitbang menginformasikan sejumlah kebijakan pemerintah daerah pada 2025 yaitu fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di bidang kesehatan dan pendidikan. Ada juga regulasi baru terkait sejumlah usulan untuk pengadaan tandon.
Para anggota DPRD Paser yang hadir di antaranya Hendrawan Putra sebagai pimpinan rapat, Basri Mansyur, Muhammad Saleh, Supian, Ramlie S Bakti, dan Edwin Santoso. Hendrawan menyampaikan rapat ini lebih ke teknis yang harus dipahami oleh para staf fraksi sebagai penginput.
"Mohon staf fraksi harus lebih interaktif agar tidak ada kekeliruan dalam teknis penginputan," kata Hendrawan, Jum'at (1/3).
Anggota DPRD Paser lainnya Muhammad Saleh mengatakan pemerintah daerah jangan sampai membatasi usulan penting masyarakat dengan aturan yang ada. Kepentingan masyarakat harusnya diprioritaskan.
"Jadi tidak mengharuskan pokir DPRD ikut tema pembangunan. Jangan dihalang-halangi, harus fair," kata Saleh.
Anggota DPRD lainnya Basri Mansyur mempertanyakan program prioritas pemerintah daerah tidak pernah disampaikan kepada DPRD selama ini. Pemerintah daerah tidak boleh mengarahkan usulan DPRD sementara usulan teknokrat bebas.
"Bahkan ada usulan yang sudah dilaksanakan tetap dijalankan juga. Seharusnya saat penginputan harus disampaikan," kata Basri.
DPRD tidak menginginkan usulan pemerintah diketahui pada saat pengesahan, sehingga membuat APBD duitnya berkurang.
"Kalau anggaran lebih seharusnya kita bisa menganggarkan apa saja selain sesuai tema itu ke masyarakat," katanya.
Anggota DPRD lainnya Supian mengatakan kegiatan penganggaran DPRD bersifat politis. Eksekutif punya ranah sendiri yaitu melalui Musrenbang. "Penganggaran otomatis harusnya ada di DPRD," kata Supian. (adv/jib) Editor : Faroq Zamzami