TENGGARONG–Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Diskes) Kukar mewujudkan program satu desa satu bidan dan satu perawat.
Kepala DPMD Kukar Arianto mengungkapkan untuk program satu desa satu bidan dan satu perawat ini setelah cukup sukses pada 2023, pada 2024 ini dipastikan kembali dilanjutkan.
“Kita berikan (anggaran) dari BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) itu juga berjalan pada saat perubahan 2023 dan berlanjut di 2024, artinya aman sudah tinggal kawan-kawan desa memonitor pelaksanaannya,” katanya.
Arianto menjelaskan, program satu desa minimal satu bidan satu perawat ini menyikapi informasi dari Dinas Kesehatan bahwa dari jumlah tenaga medis yang ada itu tidak meng-cover beberapa desa, jadi ada desa di Kukar yang tidak memiliki bidan dan perawat.
“Kemudian kendalanya mereka tidak bisa mengangkat THL, PPPK juga masih terbatas, sementara juga kebijakannya diberikan bantuan keuangan khusus kepada desa (BKKD) untuk mengangkat tenaga medis perawat dan bidan di desa yang belum ada tenaga medisnya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan untuk mengatasi hal ini maka DPMD berkolaborasi Diskes melalui puskesmas dengan desa terkait untuk merekrut tenaga medis. Adapun tenaga medis yang diutamakan adalah putra-putri lokal desa setempat atau minimal yang berdomisili di kecamatan yang bersangkutan.
“Jadi ketika ada lulusan-lulusan tenaga medis misalnya perawat, bidan yang ada di desa tersebut belum berkesempatan bekerja, belum ada pekerjaan yang menetap, boleh bekerja di desa sebagai tenaga medis. Nanti penempatannya oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas yang ada baik itu di puskesmas induk maupun puskesmas pembantu maupun Polindes yang dibangun oleh desa,” ungkapnya.
Untuk koordinator dari para tenaga medis ini nantinya diatur oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas, namun pembiayaannya diturunkan melalui BKKD, dimasukkan ke desa, sehingga tidak menggunakan anggaran murni desa.
“Artinya istilahnya di desa itu sudah dapat jatah lah mandatory spending, misalnya DD sudah dapat dari APBN, ADD sudah dapat dari APBD porsinya mereka minimal 10 persen itu, kemudian bagi hasil pajak juga dapat dan di luar itu pemenuhan pelaksanaan program tadi penggunaan tenaga medis kita dropping dari BKKD,” tegasnya.
Arianto berharap dengan program satu desa satu bidan satu perawat ini maka pemenuhan tenaga medis di seluruh desa di Kukar sudah bisa direalisasikan.
“Sehingga tidak ada lagi desa yang tidak terlayani di bidang kesehatan. Kedua juga bagaimana nanti kesadaran masyarakat tinggi terhadap peduli terkait bidang kesehatan, mereka mau berobat mereka mau hidup sehat, karena ada tenaga-tenaga medis yang sudah kita siapkan,” jelasnya. (adv/far/k8)
Editor : Faroq Zamzami