Utama Samarinda Balikpapan Kaltim IKN Nasional Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Tekan Kemiskinan Lebih Efektif, Pemkab Kukar Siapkan Aplikasi Data Desa/Kelurahan Presisi 

Faroq Zamzami • Rabu, 20 Maret 2024 | 09:46 WIB
SINERGI: Rombongan Pemkab Kukar mengunjungi Institut Pertanian Bogor.
SINERGI: Rombongan Pemkab Kukar mengunjungi Institut Pertanian Bogor.

 

TENGGARONG–Agar penanganan kemiskinan lebih efektif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) meneken nota kesepahaman (MoU) untuk aplikasi Data Desa/Kelurahan Presisi. Ini akan membantu merumuskan kebijakan pembangunan terhadap penanganan kemiskinan, tengkes (stunting) dengan data yang akurat.

Saat bertandang ke IPB, Pemkab Kukar dipimpin oleh Sekkab Kukar Sunggono, bersama jajaran dari Bappeda, DPMD hingga Diskominfo Kukar.

 Sunggono mengatakan, selama ini kevalidan data sering kali menjadi permasalahan dalam penanganan kemiskinan. Dan dengan aplikasi ini, ia yakin dapat memberikan gambaran secara detail dan faktual terhadap kondisi maupun permasalahan yang dihadapi di lapangan.

“Jadi data yang ada selama ini masih bersifat makro. Dulu masih menggunakan data by name by address dan tentu berpotensi tidak akurat sehingga kerap menimbulkan perdebatan dan polemik,” ungkap Sunggono, Jumat (15/3).

Sunggono menjelaskan, dengan aplikasi data presisi desa/kelurahan, nantinya terlihat secara detail. Mulai dari variabel hingga indikator yang menjadi dasar Pemkab Kukar dalam merencanakan kebijakan-kebijakan terhadap penanganan kemiskinan.

“Misal data di IKS data 60 ribu jadi 34 ribu, terus kita sampaikan ke Kementerian Sosial itu tidak diakui. Maka dengan aplikasi data desa/kelurahan presisi ini insyaallah data yang sesuai akan diakui, dan data ini akan berlaku se-Indonesia,” jelasnya.

Untuk itu, dengan aplikasi ini, Sunggono mengimbau kepada seluruh OPD agar melakukan sinkronisasi data tentang desa dan kelurahan. Sebab, kevalidan data ini sangat berpengaruh bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan penanganan kemiskinan. Dan ia harap ke depan tidak ada lagi perbedaan-perbedaan data di desa dan kelurahan.

“Karena ketika data kemiskinan itu kita dapatkan datanya, kita akan tahu cara mengintervensinya. Apakah memang di desa itu menjadi penyebab besarnya angka kemiskinan di masing-masing wilayah, sebab melalui data presisi akan tergambar bagaimana IPM dan IBM dari data itu,” jelas Sunggono. (adv/far/k8)

 

Editor : Faroq Zamzami
#tekan kemiskinan #pemkab kukar