KALTIMPOST.ID, Aduan masyarakat pedalaman jadi atensi Ombudsman Kaltim, kurangnya masukan dari daerah yang minim pembangunan. Upaya pelayanan jemput bola mulai digerakkan.
Teranyar perwakilan lembaga plat merah tersebut melaksanakan program Ombudsman on the spot di sejumlah kampung di Mahakam Ulu, terutama Kecamatan Long Bagun sebagai daerah yang mengalami kerusakan banjir terdahsyat beberapa waktu lalu.
Pjs Ombudsman Kaltim Hadi Rahman menuturkan kunjungan pihaknya bukan yang pertama kali dilakukan, namun dari laporan yang diterima menunjukkan aduan masyarakat dari Kabupaten yang sudah satu dekade mekar dari Kutai Barat itu kurang dibanding daerah lainnya di Kaltim.
"Jadi ini salah satu pertimbangan kami melihat data akses masyarakat dari data terpantau masih rendah, bisa jadi belum tahu Ombudsman itu apa dan bagaimana mengaksesnya," ujarnya saat ditemui usai menerima aspirasi di Kampung Long Hurai Kecamatan Long Bagun, Selasa (2/7).
Menurutnya aduan yang diterima penting sekali sehingga mendatangi masyarakat juga akan menguatkan pelayanan publik dan meminimalisir maladministrasi yang terjadi di daerah. Dibanding daerah di ibukota seperti Samarinda dan Balikpapan jumlah aduan sangat jauh.
Oleh sebab itu dirinya juga memperkenalkan "Ombudsman on the spot" sebagai gerakan jemput bola yang rutin dilakukan setiap tahun secara berkala di lokasi-lokasi tertentu yang menjadi pusat masyarakat. Kemudian membuka gerai mendengar kan keluhan terkait pelayanan publik yang dialami masyarakat.
"Kita akan dengarkan yang menjadi laporan dan salurkan dengan pihak terkait juga bisa dengan konsultasi," tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut masyarakat dengan antusias menyatakan beragam keluhan, namun paling diperhatikan adalah kehadiran listrik dan jaringan telekomunikasi.
Inisiasi tersebut turut diapresiasi oleh assisten III Kristina Tening yang turut mendampingi kunjungan tersebut. Dirinya menyebutkan kehadiran Ombudsman menjadi corong curahan masyarakat yang selama ini terpendam, termasuk terhadap infrastruktur yang kurang.
Menurutnya, meskipun dari pemda sendiri sudah berusaha dalam membangun infrastruktur dasar, namun tentu data yang dimiliki punya keterbatasan terutama anggaran yang disediakan.
"Sudah banyak kita bangun seperti infrastruktur listrik dan tower komunikasi serta jalan, tapi semua bertahap karena anggaran kita terbatas," ungkapnya.
Masalah yang dihadapi juga masyarakat bukan saja dalam kemampuan pemkab tetapi juga ramah pusat. Seperti masalah pembangkit PLN yang belum optimal, operator nasional yang masih abai, serta jalan Poros yang masih belum menghitam.
"Kita harapkan dengan kehadiran Ombudsman yang makin rajin ke Mahulu, bisa menjadi moderator di pusat. Membantu kami menyuarakan kesusahan masyarakat Mahulu," tegasnya.
Pada kunjungan kerja tersebut rombongan Ombudsman turut didampingi Camat Long Bagun Selvanus Sengiang mengunjungi Kampung Long Hurai, Rukun Damai, Mamahak Besar dan Mamahak Ulu.
Editor : Uways Alqadrie