KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kepemimpinan Isran Noor melesat cepat.
Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meningkat tajam, infrastruktur di Kaltim juga berkembang sangat pesat.
Isran Noor yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023 mengatakan bahwa jalan provinsi di Kaltim saat ini berada dalam kondisi yang jauh lebih baik, berbeda dengan kondisi jalan nasional dan kabupaten.
Perbaikan ini tidak terlepas dari alokasi anggaran yang terus meningkat, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur yang terus naik.
Menurut Isran, terdapat tiga kategori jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten.
Jalan nasional dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menghubungkan ibu kota provinsi, jalan tol, serta rute strategis nasional. Jalan provinsi menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, dan jalan kabupaten menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kecamatan dan desa.
Selama masa kepemimpinannya, Isran Noor mengklaim bahwa lebih dari 94% jalan provinsi sudah dalam kondisi baik. Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah rute provinsi dari Sebulu ke Muara Kaman, yang kini hanya membutuhkan waktu satu setengah jam untuk ditempuh, berkat perbaikan yang signifikan. Sebelumnya, rute tersebut memakan waktu hingga 10-12 jam.
“Kondisi jalan di provinsi ini sudah lebih dari 94% baik,” tegas Isran Noor.
Peningkatan kualitas jalan ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan APBD Kalimantan Timur yang terus meningkat setiap tahun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, termasuk perbaikan dan pembangunan jalan provinsi.
Seperti diketahui, secara keseluruhan, APBD se-Kaltim, yang mencakup provinsi serta seluruh kabupaten dan kota, mencapai Rp 76,65 triliun pada tahun anggaran 2023. Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim mengonfirmasi bahwa APBD ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah fiskal provinsi tersebut.
Capaian ini bahkan melampaui beberapa provinsi besar di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menjadikan Kaltim sebagai provinsi dengan APBD terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.
Namun, Isran mengingatkan bahwa kerusakan jalan nasional masih menjadi kendala karena wewenangnya berada di pemerintah pusat.
"Jalan nasional yang rusak tidak dapat diperbaiki oleh pemerintah provinsi karena ada aturan yang melarang. Gubernur hanya dapat melaporkan dan meminta pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan," jelasnya.
Sementara jalan provinsi ke berbagai wilayah lainnya juga dilaporkan dalam kondisi baik, seperti rute Samarinda ke Muara Kaman, dan jalan menuju wilayah selatan hingga Tanjung Aru di Kabupaten Paser yang telah rampung.
“Jika ada yang mengatakan jalannya tidak baik, itu bohong,” tegasnya.
Namun, Isran Noor mengakui bahwa masih ada tantangan di beberapa wilayah seperti Muara Muntai yang membutuhkan pembangunan jembatan di area rawa.
Adapun di wilayah utara, jalan dari Simpang Kaliorang menuju Biduk-Biduk, Talisayan, hingga Tanjung Redeb juga diklaim sudah dalam kondisi baik. Isran menekankan pentingnya memisahkan tanggung jawab antara jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, agar masyarakat memahami mana yang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah.
“Kami juga telah membangun 16 Jembatan Bailey dari Ujoh Bilang hingga Long Apari," kata Isran Noor.
Perbaikan infrastruktur jalan yang signifikan di Kalimantan Timur mencerminkan bagaimana alokasi APBD yang tepat, bersama dengan dukungan dana pusat, dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Jalan yang baik tidak hanya mempercepat mobilitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
"Ini adalah kerjasama antara provinsi, kabupaten, nasional, dan badan pengembangan kawasan perbatasan, termasuk TNI,” pungkas Isran Noor.
Editor : Thomas Dwi Priyandoko