KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim akan memperketat pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi tanpa memiliki kebun sendiri. Langkah itu untuk mencegah masalah pasokan bahan baku dan memastikan industri sawit berjalan berkelanjutan.
“Kalau masalah itu mengenai terutama yang PKS tanpa kebun, sebenarnya itu tidak boleh ya. Itu juga ada aturannya,” tegas Plt Kadisbun Andi M Siddik.
Menurutnya, keberadaan PKS tanpa kebun sering memicu masalah di lapangan, terutama dalam ketersediaan tandan buah segar (TBS). “Sehingga ke depan mungkin itu akan lebih diperketat untuk pembangunan PKS tanpa kebun. Mengingat nanti susah dalam hal komoditi, dalam artian bahan bakunya,” jelasnya.
Selain tantangan pasokan, PKS tanpa kebun juga menghadapi regulasi yang lebih ketat dibanding pabrik yang memiliki kebun sendiri. “Bahan bakunya itu karena regulasinya juga lebih susah kan untuk yang pabrik tanpa kebun itu juga susah,” tambahnya.
Isu tersebut beriringan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mendorong penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di semua perusahaan sawit. Sertifikasi itu menjadi tolok ukur keberlanjutan industri sawit di Indonesia.
“Untuk keberlanjutan ya, ISPO itu juga di kita memang itu menjadi kegiatan yang diutamakan. Karena kami itu diampu oleh bidang perkebunan berkelanjutan mengenai ISPO itu ada,” paparnya.
Dengan pengawasan ketat pada PKS tanpa kebun dan dorongan ISPO, Pemprov berharap produktivitas sawit tetap terjaga dan panen petani bisa meningkat. “Sehingga nanti ke depan juga bisa menekan lebih jauh ya panennya,” ujarnya.
Langkah-langkah itu diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat industri sawit Kaltim yang saat ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. (*)
Editor : Sukri Sikki