KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Dugaan adanya praktik memperkaya segelintir orang melalui bisnis pemanduan kapal di bawah bendera Perusahaan Daerah (Perusda) Kutai Kartanegara, yang kini bertransformasi menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) kembali mengemuka. Manajemen pun angkat bicara.
Oky Sjaifudin Adam, Manager Finance & Accounting PT Tunggang Parangan menjelaskan, tuduhan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
Menurutnya, sejak 2021 perusahaan memang rutin menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Angkanya pun meningkat dari Rp 93 juta pada awal, lalu naik menjadi Rp 161 juta, dan terus bertambah seiring waktu.
Soal pemanduan kapal, Oky menegaskan pihaknya bukan pelaksana utama. “Sebenarnya kegiatan pemanduan dilakukan Pelindo Samarinda. Kami hanya mitra yang menyediakan tugboat untuk assist dan tunda,” ujarnya, Kamis (2/10).
Mekanisme pendapatan, lanjutnya, berbasis bagi hasil. Pungutan dikelola Pelindo, dipotong PNBP, lalu sisanya dibagi. Dari situ, PT Tunggang Parangan memperoleh 90 persen.
Sejak 2025, rata-rata pendapatan bersih perusahaan sekitar Rp 2 miliar per bulan di sektor layanan jasa tunda. Namun, karena tidak memiliki armada kapal sendiri, perusahaan kembali menyewa dari pihak ketiga.
Mekanisme penyewaan kapal itu, klaim Oky, dilakukan lewat lelang dengan tiga perusahaan peserta. “Yang terpilih memang yang sudah bermitra dengan kami. Kalau ada pihak lokal yang bisa memenuhi spesifikasi KSOP, silakan ikut,” katanya.
Isu manipulasi, menurut Oky, terlalu dibesar-besarkan. Dirinya bahkan menyebut terbuka pada audit dan permintaan data.
"Dari 2019 laporan audit tersedia. Kalau ada yang mau minta data, tinggal bersurat. Kenapa setoran PAD segitu, semua bisa dilihat di laporan. Pemda minta 10 persen dari laba, dan laba baru ada sejak 2021,” ungkapnya.
Oky menyinggung soal kasus lama yang menyeret suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 10 miliar. Menurutnya, itu terjadi di masa direksi sebelumnya dan kini sudah ada pihak yang berstatus terdakwa.
“Kalau dilihat dari 2006 sampai 2016, modal yang masuk total Rp 31 miliar. Tapi posisi keuangan waktu itu minus,” katanya.
Saat ini, bisnis paling stabil yang dijalankan Perseroda hanyalah layanan tunda kapal di bawah Jembatan Tenggarong dan Jembatan Kota Bangun. Setiap bulan, rata-rata 1.300 kapal dilayani dengan tarif sekitar Rp1,9 juta per kapal.
"Dari situ, pada 2024 kami menyetor PAD Rp 800 juta. Sementara unit usaha lain, sebagian masih dalam tahap perencanaan dan belum menghasilkan," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A