BALIKPAPAN - Meski dalam momen sedang menyambut rombongan Komisi XII DPR RI yang bertandang ke Benua Etam, Rabu (26/11). Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tetap memanfaatkan kesempatan menyampaikan aspirasi dan keluh kesah.
Terutama kembali menyindir soal kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun depan. Dampaknya cukup besar kepada Kaltim yang selama ini bergantung dari dana bagi hasil (DBH).
"Tahun depan TKD Kaltim akan dipotong hingga 73 persen," kata Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Walhasil pemotongan ini tentu ikut berdampak pada 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Dia menjelaskan, keberadaan APBD ibarat kaki pemerintah di daerah. Sumber APBD terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana TKD.
Ketika terjadi pemangkasan bisa berimbas kepada berbagai hal. “Dua kaki ini adalah penyangga seluruh tubuh. Kalau satu kaki dipotong otomatis jalan bisa jadi pincang,” ucapnya.
Menurutnya kalau ingin pemerintah daerah berjalan normal, seharusnya pusat tidak memangkas dana TKD. "Justru supaya daerah bisa berlari kencang seharusnya TKD ditambah," jelasnya.
Rudy menambahkan, seharusnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam berdampak baik bagi masyarakat di daerah. "Salah satunya dalam bentuk DBH yang menjadi salah satu instrumen TKD," tuturnya.
Bukan justru seperti sekarang, pemerintah daerah akan kesulitan mengatur keuangan. Imbas pemangkasan dana tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan tersebut, mereka menyampaikan aspirasi rakyat Kaltim. Khususnya soal ketimpangan pembangunan daerah perkotaan dan perbatasan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengaku sependapat. Menurutnya daerah harus terus bersuara untuk memperjuangkan hak.
"Kami sangat terbuka untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di Senayan, minimal awal tahun depan," ucapnya. Dia mengakui, kepentingan politik di parlemen terkadang membuat banyak penyesuaian.
Dia menyambut baik aspirasi tersebut. Bahkan senang bisa mendengar masukan langsung dari masyarakat Kaltim. "Aspirasi prinsipnya baik. Kita akan cari solusi. Silakan buat surat permohonan (RDP)," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan