KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan masih menjadi fenomena gunung es yang mengkhawatirkan. Banyak peristiwa tidak terungkap, sementara dampaknya terus membayangi masa depan anak.
Merespons kondisi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertajuk Gerakan Bersama Menciptakan Institusi Pendidikan Bebas Kekerasan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (8/12/2025).
Kepala DP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menegaskan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa diskriminasi.
Baca Juga: Operasi Pasar Digenjot Sepanjang 2025, Strategi TPID Kaltim Jaga Harga Pangan
Menurutnya, anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan bangsa. Karena itu, lingkungan sekolah dan kampus harus menjadi ruang aman dan ramah, bukan justru tempat yang menimbulkan ketakutan.
“Kita wajib memastikan satuan pendidikan menjadi tempat yang melindungi, bukan menghantui anak-anak kita,” tegas Noryani saat membuka kegiatan yang dihadiri sekitar 300 peserta.
Kekhawatiran itu diperkuat paparan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dwi Jalu Atmanto. Berdasarkan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, sekitar 51,78 persen anak perempuan dan 49,83 persen anak laki-laki usia 13–17 tahun mengaku pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.
Baca Juga: Tekanan Akhir Tahun 2025, Wagub Kaltim Dorong Early Warning System Inflasi
Ironisnya, orang tua tercatat sebagai pelaku tertinggi dengan 387 kasus, disusul oleh pelaku dari lingkungan sekitar anak.
Gambaran serupa juga terjadi di dunia pendidikan. Koordinator Advokasi Satgas PPKS Universitas Mulawarman, Orin Gusta Andini, menyebut sepanjang 2024 tercatat 573 kasus kekerasan di sekolah. Kasus tersebut didominasi kekerasan seksual dan perundungan.
Ia menilai, relasi kuasa yang timpang dan budaya senioritas masih menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan.
Baca Juga: Bupati Bekasi Ade Kuswara Kena OTT KPK: Harta yang Dilaporkan Menembus Rp79 M, Punya 32 Bidang Tanah
“Sekolah seharusnya menjadi ruang kedua yang aman setelah keluarga. Jika kekerasan terjadi, dampaknya bisa sangat fatal, mulai dari trauma berkepanjangan hingga risiko depresi dan bunuh diri,” ujarnya.
Ketua Panitia Pelaksana, Vepri Haryono, menjelaskan bahwa kegiatan ini didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan melibatkan lintas sektor. Peserta berasal dari unsur Dinas Pendidikan, kepolisian, pendidik, hingga perwakilan pelajar dan mahasiswa.
Melalui forum tersebut, para agen perubahan di sekolah diharapkan mampu mengenali tanda-tanda kekerasan sejak dini. Mereka juga dibekali pemahaman terkait alur pelaporan melalui layanan SAPA 129 agar penanganan kasus dapat dilakukan secara terukur dan sistematis.
Baca Juga: Kebakaran di Straat 3 Balikpapan, Seorang Bocah 11 Tahun Meninggal
Sebagai penutup, DP3A Kaltim mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan media massa, untuk turut berperan aktif dalam pengawasan. Penguatan kebijakan internal sekolah dan literasi anti-kekerasan dinilai menjadi kunci memutus mata rantai kekerasan berbasis gender maupun digital, termasuk cyberbullying.
Upaya bersama ini diharapkan mampu mewujudkan generasi Kalimantan Timur yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. (*)
Editor : Ery Supriyadi