KALTIMPOST.ID,KALTIM-Provinsi Kaltim terus menunjukkan daya tarik investasi di sektor pertanian secara luas. Hingga Triwulan III-2025, total modal yang masuk mencapai Rp 8,97 triliun, mencakup bidang tanaman pangan, peternakan, hingga perkebunan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Fahmi Prima Laksana, kepada wartawan, menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari gabungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Menariknya, dari 10 wilayah di Kaltim, hanya Kota Bontang yang tidak mencatatkan investasi di sektor ini karena lebih fokus pada sektor jasa dan industri.
Rincian Capaian PMDN
Baca Juga: Balikpapan Dominasi PMDN Kaltim Triwulan III 2025, Semua Daerah Kebagian Investasi
Total PMDN di sektor pertanian menyentuh angka Rp7,21 triliun. Beberapa daerah mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kutai Timur memimpin dengan Rp 1,99 triliun (naik dari Rp 1,26 triliun pada 2024). Kutai Barat mencapai Rp 1,57 triliun (meningkat dari Rp 1,1 triliun).
Berau melonjak tajam ke angka Rp1,36 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 263,9 miliar, dan Kutai Kartanegara menyumbang Rp 826,8 miliar.
Untuk kategori Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi sementara hingga September 2025 berada di angka Rp 1,76 triliun. Meski angka ini masih di bawah capaian 2024 (Rp 4,2 triliun), Fahmi optimistis angka tersebut akan bertambah seiring masuknya data Triwulan IV.
Kutai Kartanegara menjadi kontributor PMA terbesar dengan nilai Rp 606,07 miliar, disusul oleh Berau yang mengalami kenaikan menjadi Rp 426,87 miliar. Sementara itu, Kutai Timur dan Kutai Barat masing-masing menyumbang Rp 297,63 miliar dan Rp 246,51 miliar.
Optimisme Melampaui Target 2025
Secara keseluruhan, total investasi yang masuk ke Bumi Etam (seluruh sektor) hingga Triwulan III telah mencapai Rp 70,43 triliun (PMDN Rp 55,9 triliun dan PMA Rp 14,53 triliun).
Dengan target tahunan sebesar Rp 76,02 triliun, DPMPTSP Kaltim sangat optimistis bahwa target tersebut tidak hanya akan tercapai, tetapi berpotensi besar untuk dilampaui pada akhir tahun fiskal 2025.(*)
Editor : Hernawati