KALTIMPOST.ID,KALTIM-DPR RI melalui Komisi II memberikan perhatian khusus pada peran strategis badan usaha milik daerah (BUMD) sektor perbankan. Lembaga ini dinilai bukan sekadar entitas bisnis, melainkan motor penggerak ekonomi sekaligus sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam agenda kunjungan kerja spesifik ke Bank Kaltimtara di Balikpapan, Kamis (22/1/2026), Ketua Tim Aria Bima menggarisbawahi beberapa poin krusial mengenai fungsi pengawasan legislatif terhadap bank daerah.
Yaitu, melalui fungsi intermediasi DPR memantau sejauh mana bank daerah mampu menjalankan perannya dalam menyalurkan pembiayaan untuk pembangunan lokal. Standar pengawasan ganda yaitu berbeda dengan BUMD lainnya, bank daerah wajib patuh pada regulasi pemerintah daerah sekaligus aturan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca Juga: Volume Transaksi Kartu ATM Debit Tembus 33 Juta, Bank Indonesia Nilai Kaltim Tetap Ekspansif
Berikutnya, kata Aria Bima, adalah kinerja professional. Dalam kesempatan itu, Aria Bima memuji Bank Kaltimtara yang mampu menjaga performa positif meski berada di bawah pengawasan yang berlapis.
"Kami ingin memastikan BUMD benar-benar menjadi alat pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan manajemen yang profesional, Bank Kaltimtara membuktikan bahwa BUMD bisa dikelola secara produktif," tutur Aria Bima.
Kontribusi Nyata terhadap APBD
Efektivitas pengelolaan Bank Kaltimtara terlihat dari kontribusi finansialnya. Diketahui, bank ini berhasil menyetorkan dividen sebesar kurang lebih Rp 300 miliar ke APBD Kalimantan Timur. Angka ini dipandang sebagai bukti nyata bahwa sektor perbankan daerah mampu memperkuat postur anggaran daerah melalui pembagian keuntungan yang signifikan.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyambut hangat dukungan dari parlemen. Menurutnya, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan BUMD tetap menjadi tulang punggung ekonomi.
Rudy menegaskan komitmennya untuk terus memacu Bank Kaltimtara agar meningkatkan kontribusinya bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.(*)
Editor : Hernawati