KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Internet gratis lewat program Gratispol Pemprov Kaltim masih berjalan, meski kondisi fiskal 2026 tak lagi ideal seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan kondisi keterbatasan itu, pemerintah mengambil langkah dengan menurunkan kapasitas layanan daripada mencabut akses internet di perdesaan.
Kondisi tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, Jumat (13/2/2026), yang menegaskan sejatinya program tersebut mulai berjalan sejak Juni 2025 silam, dengan target awal yang tertuang di dalam RPJMD sebanyak 716 desa bisa terpasang internet gratis.
"Tapi alhamdulillah justru yang terpasang hingga akhir Desember 2025 sebanyak 802 desa dari total 841 desa se-Kaltim, sehingga 100 persen targetnya terpenuhi," ucapnya.
Pemprov Kaltim menggandeng sejumlah penyedia layanan seperti Telkomsel hingga Starlink, khususnya untuk memasang provider di wilayah-wilayah yang susah dijangkau dengan jaringan kabel.
Sejauh ini, Faisal mendetailkan, pemasangan akses internet gratis di tiga kabupaten 100 persen sudah selesai, yakni Kabupaten Mahakam Ulu 50 desa, Penajam Paser Utara 40 desa, dan Berau 100 desa.
"Sementara di daerah lain masih belum 100 persen. Di Kutai Kartanegara baru 188 yang terpasang dari total 193 desa. Paser ada 131 dari 139 desa, Kutai Timur sebanyak 136 dari 139 desa, dan Kutai Barat ada 167 dari 190 desa," tuturnya.
Kendati begitu, Faisal tak menampik dengan kondisi fiskal saat ini ada perubahan skema. Di mana, lanjut dia, idealnya setahun penuh membutuhkan anggaran sekitar Rp 16 miliar. Namun, anggaran program ini menyentuh angka Rp 8 miliar dan bertambah sekitar Rp 5 miliar lewat post APBD Perubahan. Sehingga totalnya Rp 13 miliar.
Kondisi tersebut membuat Diskominfo mengambil langkah efisiensi dengan tujuan layanannya tidak terputus. "Karena kami menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Satu-satunya jalan diturunkan sedikit, tapi tidak dicabut dan desanya tidak membayar sendiri. Hanya saja, kapasitasnya disesuaikan," urainya.
Misalnya, sebut dia, awalnya layanan disediakan sebesar 100 Mbps. Lalu disesuaikan menjadi 50 Mbps. Begitu juga bagi yang 80 Mbps menjadi 40 Mbps. Faisal memastikan penyesuaian itu masih cukup untuk menjalankan operasional kantor desa.
Nah, pada tahun ini anggaran difokuskan di sektor biaya langganan bulananan. Sebab, beberapa perangkat sudah terpasang. Nilai biaya dari jenis layanan beragam. Mulai dari jaringan kabel optik seperti indhome, bisa mencapai Rp 600-700 ribu per bulan.
"Kalau untuk nirkabel seperti orbit bisa sampai Rp 1,5 juta per bulan. Untuk satelit (starlink) kisarannya mencapai Rp 2-3 juta per bulan," terangnya.
Pihaknya berharap pemerintah desa bisa memaklumi penyesuaian itu lantaran kondisi keuangan daerah yang belum membaik. Disinggung jika kondisi fiskal kembali membaik, pihaknya memastikan akan kembali meningkatkan kapasitas jaringan.
"Nanti kita kembalikan lagi kalau kondisinya membaik. Kemungkinan bisa kita tambah sebagaimana rencana awal," pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto