KALTIMPOST.ID,KALTIM–Nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga menyentuh kisaran Rp 17.600 per dolar Amerika Serikat (AS) pada pertengahan Mei 2026 memicu alarm kewaspadaan bagi perekonomian domestik, termasuk di Kalimantan Timur. Angka tersebut semakin menjauh dari target asumsi makro tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp 16.500 per dolar AS.
Jika tren penurunan nilai tukar ini terus berlanjut tanpa respons kebijakan yang kuat, masyarakat diprediksi akan segera merasakan dampak langsung berupa lonjakan biaya hidup akibat inflasi barang impor (imported inflation).
Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rijadh Djatu Winardi, Ph.D., mengungkapkan bahwa dampak paling nyata yang akan memukul masyarakat adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Sektor industri yang mengandalkan bahan baku impor dipastikan akan melakukan penyesuaian harga jual dalam beberapa bulan ke depan.
Baca Juga: Rupiah Anjlok ke Rp17.522 per Dolar AS, ABDSI Minta Pemerintah Segera Selamatkan UMKM
"Masyarakat akan mulai merasakan dampaknya dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang meningkat, biaya transportasi yang naik, hingga harga produk kesehatan yang ikut terdampak akibat ketergantungan pada obat-obatan dan bahan bakar impor," kata Rijadh seperti dikutip Sabtu, 23 Mei 2026.
Dia mengatakan, tidak hanya membebani dompet masyarakat, kejatuhan rupiah juga mempersempit ruang belanja pemerintah. Pelemahan ini secara otomatis membengkakkan beban subsidi energi serta menaikkan nilai pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri dalam denominasi rupiah.
Kondisi fiskal yang tertekan ini dikhawatirkan bakal mengorbankan pembiayaan pada sektor-sektor publik vital lainnya, termasuk dana transfer ke daerah.
"Ketika ruang fiskal terserap untuk subsidi dan utang, maka fleksibilitas pemerintah untuk membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial menjadi terbatas," tambahnya.
Baca Juga: Menengok Air Terjun Tembinus PPU, Wisata Alam Tersembunyi Penyokong Kawasan IKN
Senada, Dosen FEB Universitas Andalas (Unand), Dr. Hefrizal Handra, mengingatkan bahwa kombinasi antara lonjakan subsidi energi, efisiensi belanja pusat, dan potensi penurunan dana transfer ke daerah dapat memicu pasar menyesuaikan risiko (risk repricing) di Indonesia. Kendati fundamental ekonomi sektor riil dinilai masih terjaga, situasi ini menjadi ujian serius agar tidak bergeser menjadi krisis berkepanjangan.
Sisi Positif bagi Ekspor Komoditas
Di sisi lain, kelemahan mata uang garuda ini membawa angin segar bagi sektor berorientasi ekspor yang minim kandungan impor. Dosen FEB UGM, Eddy Junarsin, Ph.D., menyebutkan produk asal Indonesia kini menjadi lebih kompetitif dan murah di pasar internasional. Kondisi ini berpotensi mendongkrak volume ekspor serta memicu masuknya investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).
Kendati demikian, keuntungan ekspor tersebut dinilai tidak berlaku bagi industri manufaktur dan infrastruktur yang masih bergantung pada impor mesin, alat berat, serta bahan pangan olahan, yang biayanya justru kian melambung tinggi.(*)
Editor : Thomas Dwi Priyandoko