SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel meminta seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Benua Etam lebih terbuka terkait kewajiban pembayaran pajak. Transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Ekti mengatakan pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara akuntabel agar seluruh potensi pendapatan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan di Kaltim.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, persoalan kebocoran penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan, telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyinggung pentingnya menutup celah kebocoran penerimaan negara.
"Pak Prabowo sudah menyampaikan berulang-ulang, bahwa kebocoran APBN itu tidak sebanding dengan kebocoran yang dilakukan oleh oligarki, ini termasuk pajak," ujar Ekti saat dikonfirmasi, Kamis (9/7).
Baca Juga: Ruang Fiskal Sempit, DPRD Kaltim Akui Belum Semua Aspirasi Reses Bisa Direalisasikan
Legislator dari daerah pemilihan Kutai Barat-Mahakam Ulu tersebut menilai pemerintah dan pelaku usaha harus memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki tata kelola penerimaan negara maupun daerah. Dengan tata kelola yang lebih baik, potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat melalui pembangunan.
"Jadi hal-hal seperti ini mari kita sama-sama bersihkan dari manajemen-manajemen yang keliru," tegasnya.
Ekti juga menyoroti pentingnya meningkatkan PAD di tengah keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya, termasuk dari sektor pertambangan.
Karena itu, ia meminta data mengenai kewajiban perpajakan perusahaan dapat dibuka secara transparan sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap penerimaan daerah.
"Kita sudah tahu DBH kita, hampir seluruh Indonesia, DBH hampir tidak dikirim oleh pusat. Jadi otomatis PAD daerah itu yang diutamakan. Makanya data itu harus ada," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan