SAMARINDA – Kalimantan Timur diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 seiring pengaruh fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, gangguan kesehatan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Dosen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, Dr. Ida Ayu Indira Dwika Lestari, mengingatkan El Nino tidak hanya dipahami sebagai fenomena cuaca panas, tetapi sebagai ancaman multidimensi yang dapat berdampak pada berbagai sektor.
"Berdasarkan proyeksi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Kaltim, diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 dengan curah hujan yang lebih rendah akibat pengaruh El Nino. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan dini agar seluruh pihak memperkuat langkah mitigasi, bukan justru menimbulkan kepanikan," ujarnya.
Baca Juga: BMKG Peringatkan Dampak El Nino di Kaltim hingga November, Kemarau Tahun Ini Lebih Kering
Menurut Ida Ayu, dalam perspektif kebencanaan, El Nino baru berubah menjadi bencana ketika bertemu dengan tingginya tingkat kerentanan wilayah. Karena itu, kesiapan sistem pengelolaan air, tata kelola lingkungan, serta kapasitas masyarakat menjadi faktor utama dalam mengurangi dampaknya.
Ia menilai ancaman paling nyata adalah meningkatnya potensi karhutla. Vegetasi yang mengering akibat minimnya curah hujan menjadi bahan bakar alami yang mudah terbakar, terutama apabila masih ditemukan praktik pembukaan lahan menggunakan api.
Selain kebakaran, El Nino juga berpotensi menurunkan kualitas udara akibat kabut asap, mengganggu transportasi, serta menimbulkan kerugian ekonomi.
Dari sisi kesehatan, cuaca panas berkepanjangan dapat meningkatkan risiko dehidrasi, kelelahan akibat panas (heat exhaustion), heat stroke, hingga memperburuk penyakit saluran pernapasan saat kabut asap muncul.
Kelompok yang paling rentan meliputi balita, lansia, ibu hamil, pekerja lapangan, dan masyarakat yang memiliki penyakit kronis.
Sektor pertanian juga diperkirakan terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air irigasi. Kondisi tersebut dapat menghambat musim tanam, menurunkan produktivitas hasil panen, hingga memicu kenaikan harga pangan jika berlangsung dalam waktu lama.
Di sektor industri, keterbatasan pasokan air, meningkatnya risiko kebakaran, serta penurunan produktivitas pekerja akibat suhu ekstrem menjadi tantangan yang harus diantisipasi.
Ida Ayu mengungkapkan hingga pertengahan Juli 2026 telah terdeteksi 78 titik panas (hotspot) di Kalimantan Timur. Meski belum seluruhnya merupakan kebakaran, peningkatan jumlah hotspot menjadi indikator awal yang menunjukkan kondisi lingkungan mulai mengering.
"Hotspot bukan berarti telah terjadi kebakaran. Namun peningkatan jumlahnya menjadi sinyal bahwa peluang terjadinya kebakaran semakin besar sehingga perlu segera diverifikasi di lapangan dan dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk pencegahan," jelasnya.
Ia menilai penanganan bencana di Indonesia masih didominasi pendekatan reaktif, yakni baru mengerahkan sumber daya ketika kebakaran meluas atau dampak sudah terjadi. Padahal, investasi pada mitigasi jauh lebih efektif dan murah dibanding penanggulangan pascabencana.
"Peringatan dini hanya akan menjadi informasi biasa apabila tidak diikuti aksi nyata," tegasnya.
Karena itu, Ida Ayu mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan patroli di kawasan rawan karhutla, menjamin ketersediaan air bersih, serta memperluas edukasi kepada masyarakat.
Dunia usaha juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan melalui inspeksi sumber air, simulasi tanggap darurat, perlindungan pekerja dari paparan panas ekstrem, hingga pengawasan terhadap potensi kebakaran di wilayah operasional.
Sementara itu, akademisi diharapkan terus menyediakan kajian ilmiah berbasis data sebagai dasar penyusunan kebijakan, sedangkan media berperan menyampaikan informasi yang akurat agar masyarakat tidak terjebak misinformasi maupun kepanikan.
Ia juga mengajak masyarakat berkontribusi melalui langkah sederhana seperti tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghemat penggunaan air, menjaga sumber air, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.
Sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus kawasan industri, perkebunan, dan kehutanan, Kalimantan Timur dinilai harus memiliki sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
"Keberhasilan menghadapi El Nino bukan diukur dari seberapa cepat kita memadamkan api ketika bencana terjadi, tetapi seberapa baik kita mencegah risiko berkembang menjadi bencana. Membangun budaya kesiapsiagaan kini menjadi kebutuhan mendesak bagi Kaltim," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan