KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Samarinda belum menutup pintu untuk memenuhi kuota siswa. Setelah menerima 270 siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027, penambahan masih disiapkan untuk jenjang SD, SMP dan SMA.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Samarinda Sofyan Agus mengatakan, penambahan siswa merupakan bagian dari proses penjangkauan yang berbeda dengan mekanisme penerimaan peserta didik pada sekolah reguler. “Sekolah Rakyat itu bukan pendaftaran tapi penjangkauan,” kata Agus.
Disebutkan, sejak awal Dinas Sosial Samarinda menerima data calon sasaran dari Kementerian Sosial. Data tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kunjungan langsung. Petugas memastikan kondisi keluarga sekaligus memastikan calon siswa dan orang tuanya bersedia mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
Agus menyebut, daftar awal yang diterima Samarinda mencapai sekitar 20 ribu nama. Namun, proses penjangkauan tidak otomatis membuat seluruh nama tersebut menjadi calon siswa. “Yang tidak berminat itu lebih banyak daripada yang berminat,” ujarnya.
Baca Juga: Bukan Cuma Belajar, Siswa SD Sekolah Rakyat Samarinda Dilatih Hidup Mandiri
Dari sekitar 20 ribu nama tersebut, tim lapangan hanya berhasil menjangkau sekitar 3.000 calon. Setelah proses tersebut, kuota siswa baru Samarinda terpenuhi sebanyak 270 orang, masing-masing 90 siswa SD, 90 SMP dan 90 SMA.
Masih ada peluang penambahan. Kepala SD Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Samarinda Pahrijal mengatakan, kuota SD yang ditetapkan sebanyak 90 siswa. Jika terdapat siswa yang tidak jadi masuk, kuota tersebut akan kembali dipenuhi. “Kuotanya harus 90 itu nanti akan ditambahkan oleh Dinas Sosial,” kata Pahrijal.
Selain pengisian kuota yang belum terpenuhi, terdapat pula rencana penambahan siswa baru sebanyak 30 orang pada masing-masing jenjang. Dengan skema tersebut, jumlah siswa di sekolah yang saat ini menampung sekitar 500-an siswa berpotensi mendekati 600 siswa. Kuotanya yakni seribu siswa.
Baca Juga: Usia 14 Tahun Baru Masuk SD, Sekolah Rakyat Terapkan Sistem Multi Entry Multi Exit
Namun, Pahrijal menegaskan bahwa proses penambahan tidak sekadar mengejar angka. Kondisi calon siswa tetap menjadi pertimbangan karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem penjangkauan.
Data calon penerima sebelumnya berasal dari pemerintah pusat dan diteruskan kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi. Petugas kemudian mendatangi keluarga untuk memastikan apakah calon siswa benar-benar memenuhi kriteria.
“Mereka minta data ini tolong divalidasi. Caranya gimana? langsung kunjungan ke lapangan, ke orang tuanya, ke rumahnya,” ungkap Pahrijal.
Di lapangan, keputusan masuk Sekolah Rakyat juga tidak dapat dipaksakan. Kesediaan anak menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum proses asesmen dilanjutkan.
Agus bahkan meminta petugas tidak terburu-buru memasukkan anak yang masih menunjukkan keraguan. Sebab, pengalaman selama masa awal penyelenggaraan menunjukkan bahwa ketidaksiapan siswa bisa berujung pada permintaan untuk kembali ke rumah.
Oleh sebab itu, penjangkauan melibatkan sejumlah unsur di lapangan. Selain SDM PKH (sumber daya manusia program keluarga harapan) dinas memanfaatkan PSM (pekerja sosial masyarakat) dan TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) untuk menemukan calon siswa yang sesuai.
Baca Juga: Tiga Racikan Nasi Padang di Kecapi Cafe & Resto Samarinda, Mana Paling Menggoda?
Agus mengatakan, seluruh unsur tersebut harus bekerja bersama. Laporan dari satu petugas dapat diteruskan kepada petugas lainnya untuk ditindaklanjuti hingga kunjungan ke rumah dan penginputan data.
Data yang dikumpulkan pun cukup detail, mulai identitas orang tua dan siswa hingga kondisi rumah. Bahkan dokumentasi kondisi rumah menjadi bagian dari proses penjangkauan.
Dengan pola tersebut, Sekolah Rakyat tidak sekadar mencari siswa untuk memenuhi kursi kosong. Prosesnya diarahkan agar anak yang masuk memang berasal dari keluarga sasaran dan siap mengikuti pola pendidikan berasrama. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo