Sekolah Rakyat Balikpapan Belum Dibangun, Pemkot Tunggu Keputusan Pusat

Ulil Mu'Awanah • Dipublikasikan Sabtu, 22 Agustus 2026 | 17:25 WIB
DINANTIKAN: Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Balikpapan hingga kini masih harus melewati peninjauan dan persetujuan pemerintah pusat. ILUSTRASI: RORO/KP
DINANTIKAN: Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Balikpapan hingga kini masih harus melewati peninjauan dan persetujuan pemerintah pusat. ILUSTRASI: RORO/KP

KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus menyiapkan dukungan untuk pengembangan Sekolah Rakyat, program pemerintah pusat yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan. Namun, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Balikpapan hingga kini masih harus melewati peninjauan dan persetujuan pemerintah pusat.

Sebelumnya, pemkot Balikpapan telah menyiapkan sejumlah opsi lahan yang dapat diusulkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Dua lokasi yang menjadi pertimbangan utama berada di kawasan Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, salah satu lokasi yang dipertimbangkan berada di kawasan rencana pembangunan sirkuit di Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur. Lahan tersebut merupakan aset Pemkot Balikpapan dengan luas sekitar 76 hektare. Dari lahan tersebut, Pemkot mempertimbangkan penggunaan sekitar 7 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Dulu Enggan Sekolah, Kini Anak-anak Sekolah Rakyat Samarinda Mulai Berprestasi

Meski demikian, Bagus menegaskan usulan tersebut belum otomatis berarti pembangunan dapat langsung dilakukan. Lokasi yang disiapkan Pemkot masih harus melalui proses peninjauan dari pemerintah pusat sebelum ditetapkan sebagai lokasi pembangunan.

“Semua opsi ini masih tahap usulan lokasi. Untuk pembangunan nantinya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kemensos,” jelasnya. Selain kawasan Lamaru, alternatif lainnya berada di kawasan Bumi Perkemahan Kilometer 13, Balikpapan Utara. Kedua lokasi tersebut dinilai memiliki potensi karena masih tersedia lahan yang cukup luas dan dapat dikembangkan untuk fasilitas pendidikan berasrama.

Bagus mengatakan pembangunan akses pendukung dapat menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah agar fasilitas pendidikan tersebut nantinya dapat dijangkau dengan lebih baik. “Kalau nanti lokasinya disetujui, tentu pemerintah daerah akan membantu dari sisi infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan,” katanya.

Persoalan aset menjadi salah satu tahapan penting sebelum program tersebut dapat bergerak lebih jauh. Pemerintah pusat disebut telah menyiapkan pembiayaan Sekolah Rakyat, sedangkan pemerintah daerah berperan menyiapkan dan mengusulkan lokasi yang memenuhi kebutuhan program.

Baca Juga: Masuk Kriteria Sekolah Rakyat, Tak Semua Anak Mau Bersekolah: Ada yang Harus Bantu Keluarga

Artinya, pembangunan Sekolah Rakyat di Balikpapan masih menunggu proses peninjauan dari pusat, termasuk kepastian terhadap lahan yang akan digunakan. Program Sekolah Rakyat sendiri memiliki konsep berbeda dari sekolah reguler. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk anak yang menghadapi persoalan sosial maupun keterbatasan pengasuhan di lingkungan keluarga.

Konsep pendidikan berasrama menjadi salah satu bagian penting dalam program tersebut. Peserta didik tidak hanya memperoleh pembelajaran akademik, tetapi juga mendapatkan pendampingan, pembinaan karakter dan pengawasan dalam kehidupan sehari-hari.

Gambaran manfaat program tersebut sudah terlihat dari pengalaman 10 anak asal Balikpapan yang menjalani satu tahun pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 58 Samarinda. Kepala Dinas Sosial Balikpapan Arfiansyah mengatakan dari 10 siswa tersebut, delapan merupakan siswa sekolah dasar dan dua lainnya berada pada jenjang sekolah menengah atas.

Enam siswa sebelumnya telah berstatus sebagai peserta didik aktif di sekolah. Sementara empat anak lainnya justru memperoleh kesempatan pertama untuk mengikuti pendidikan melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi.

Empat anak tersebut sebelumnya belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Setelah mengikuti program selama satu tahun, mereka berhasil menyelesaikan tahun ajaran 2025–2026 dan bersiap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran berikutnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi memperluas akses pendidikan, tetapi juga berupaya menjangkau anak-anak yang sebelumnya berada di luar sistem pendidikan formal.

Pada tahap awal, Dinas Sosial Balikpapan mengusulkan 16 calon siswa untuk mengikuti pendidikan di SRT 58 Samarinda. Setelah menjalani proses seleksi dan verifikasi, sebanyak 11 anak dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta didik. "Sebagian calon siswa tidak dapat diterima karena keterbatasan kuota maupun faktor usia yang telah melewati batas penerimaan," ucapnya.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Samarinda Tambah 120 Siswa, Tak Menunggu Pendaftar tapi Jemput Calon Siswa

Dari 11 siswa yang lolos, saat ini 10 anak masih aktif mengikuti pendidikan. Sementara satu anak untuk sementara dikembalikan kepada keluarga karena membutuhkan pendampingan khusus terkait perkembangan dirinya sehingga belum dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal.

Arfiansyah berharap pengalaman satu tahun di Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi penting bagi anak-anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan dan membangun masa depan. “Yang kami harapkan bukan hanya anak-anak mendapatkan pendidikan, tetapi juga mendapatkan pembinaan, pendampingan dan kesempatan untuk berkembang secara utuh,” ujarnya.

Menurutnya, masa liburan juga memiliki arti penting karena anak-anak dapat kembali merasakan suasana keluarga setelah menjalani kehidupan di lingkungan asrama. “Kemarin saat liburan sekolah mereka juga kembali ke Balikpapan dan diserahkan ke keluarga. Kini setelah masa libur berakhir mereka juga kembali masuk dan diantarkan lagi ke asrama," tuturnya.

Pemkot Balikpapan memastikan akan terus mendukung program yang memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan. "Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas persoalan akses pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memutus keterbatasan kesempatan yang selama ini dialami sebagian anak," harapnya.

Baca Juga: Usia 14 Tahun Baru Masuk SD, Sekolah Rakyat Terapkan Sistem Multi Entry Multi Exit

Terkait dengan pembangunan lokasi dan lainnya, ia pun masih menunggu arahan pemerintah serta hasil peninjauan dari pusat nanti. "Belum bisa bicara kalau soal itu, masih nunggu bagaimana hasil peninjauan dan lainnya. Semoga saja awal September nanti sudah ada hasilnya," tandasnya. (*)

Editor : Nugroho Pandu Cahyo
sekolah rakyat kaltim Sekolah Rakyat Balikpapan pembangunan Sekolah Rakyat Balikpapan lokasi Sekolah Rakyat Balikpapan pemkot balikpapan