KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Sebanyak 125 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) asal Kabupaten Paser resmi menyandang gelar sarjana melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda.
Keberhasilan para pendidik ini ditandai dengan prosesi yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UWGM Samarinda yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung C kampus tersebut, Jumat (18/9).
Baca Juga: Udara Memburuk, Bupati Kutim Keluarkan Instruksi untuk ASN hingga Perusahaan
Program perkuliahan ini merupakan bentuk kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser bersama pihak universitas guna meningkatkan kualifikasi tenaga pengajar.
Ketua DPRD Kabupaten Paser Hendra Wahyudi hadir langsung untuk memberikan dukungan moril kepada para wisudawan. Ia mengapresiasi sinergi yang terbangun baik demi kemajuan pendidikan anak usia dini di Bumi Daya Taka.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selama ini sudah bekerja sama dengan Pemkab Paser," ungkapnya Jumat (18/9).
Menurut Hendra, kelulusan gelombang pertama ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kompetensi serta taraf hidup para guru. Berbekal ijazah sarjana, mereka memiliki legalitas formal untuk mengurus sertifikasi pendidik.
"Harapan dengan yudisium ini, teman-teman ke depannya tentu bisa mengajukan sertifikasi keguruan. Sehingga mereka berhak menjadi guru profesional dan harapannya bisa mendapatkan tunjangan (TPP) dari APBN untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," paparnya.
Baca Juga: Pemprov Kalimantan Timur Berikan Relaksasi Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor 2026
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan kualifikasi seluruh pendidik PAUD di Paser. Program beasiswa jalur RPL ini dipastikan berlanjut ke tahap berikutnya hingga tidak ada lagi guru yang belum berpendidikan strata satu.
"Ini baru tahap pertama yang yudisium, kurang lebih 125 orang. Masih ada tahap kedua sekitar 111 orang dan tahap ketiga sekitar 60 orang, jadi seluruh guru PG PAUD di Paser nantinya sarjana semua," bebernya.
Kebijakan tersebut didanai melalui alokasi wajib anggaran pendidikan atau mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD. Hendra menyebut adanya perubahan paradigma dalam pemanfaatan dana tersebut agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Mandatory spending selama ini banyak lari ke pembangunan fisik. Kami coba berspekulasi bagaimana anggaran ini digeser untuk pemberdayaan manusianya, sumber daya manusianya," tegasnya.
Langkah mencetak seluruh guru PAUD berijazah sarjana ini ditargetkan mampu memacu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Paser secara berkesinambungan. (*)
Editor : Sukri Sikki