KALTIMPOST.ID, SAMARINDA Jumlah lulusan pendidikan yang terus bertambah belum otomatis membuat kebutuhan guru di Kaltim terpenuhi. Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak sarjana pendidikan yang dihasilkan perguruan tinggi, melainkan siapa yang telah memenuhi syarat profesi dan bersedia mengisi kebutuhan guru di daerah.
DEKAN FKIP Unmul Susilo mengatakan, jika jumlah seluruh lulusan dari berbagai perguruan tinggi dihitung, memang terlihat lebih banyak dibandingkan daya serap lapangan kerja. Namun, kondisi tersebut berubah ketika lulusan disaring berdasarkan kualitas lembaga pencetak guru serta persyaratan untuk menjadi guru profesional.
“Kalau dari jumlah seluruhnya berarti akan berlebihan. Tetapi kalau menghitungnya dari profesi tadi kemudian dari kualitas dan seterusnya itu maka justru kurang,” kata Susilo.
Dia menjelaskan, lulusan S1 pendidikan tidak serta-merta dapat diangkat menjadi guru karena profesi tersebut memiliki persyaratan tersendiri. Salah satunya melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang proses seleksinya ditentukan pemerintah pusat.
Baca Juga: Tak Harus Jadi Guru, Lulusan Pendidikan Didesain ke Beragam Sektor
Kondisi itu membuat jumlah sarjana pendidikan yang tersedia tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah calon guru yang siap mengisi kebutuhan sekolah. Di sisi lain, kebutuhan guru tetap muncul seiring adanya guru yang memasuki masa pensiun. “Karena guru ini harus PPG. Dan PPG itu profesi,” ujarnya.
Menurut Susilo, persoalan lain yang turut membuat kebutuhan guru belum terpenuhi adalah pemerataan. Kekurangan guru tidak terjadi secara seragam di seluruh wilayah. Sekolah di kawasan perkotaan cenderung lebih mudah menjadi tujuan lulusan, sementara daerah yang jauh dari pusat kota justru menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik.
“Guru yang pensiun dengan jumlah lulusan PPG tadi itu datanya malah sebenarnya kekurangan guru,” tuturnya. Minat lulusan generasi muda untuk ditempatkan di wilayah yang jauh dari perkotaan juga berkaitan dengan persoalan kesejahteraan dan fasilitas. Susilo menilai kondisi tersebut membuat sebagian lulusan lebih memilih bertahan di kota sehingga distribusi guru menjadi tidak merata.
“Jadi kekurangannya juga dari faktor karena pemerataannya. Persoalan sebaran gurunya,” jelasnya. Dia menambahkan, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan dalam mengisi kekosongan guru karena adanya ketentuan terkait pengangkatan tenaga pendidik. Di satu sisi sekolah membutuhkan guru, tetapi di sisi lain tidak semua lulusan dapat langsung diangkat menjadi guru.
Baca Juga: Berjuang di Tengah Keterbatasan Anggaran, Tim Sepatu Roda Balikpapan Siap All Out di Porprov 2026
Kondisi tersebut membuat kebutuhan guru di sejumlah wilayah tetap menjadi pekerjaan rumah meski perguruan tinggi setiap tahun menghasilkan lulusan pendidikan dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, menurut Susilo, melihat kebutuhan guru tidak cukup hanya dari angka lulusan, tetapi juga harus mempertimbangkan kualifikasi, sertifikasi profesi, serta persebarannya.
Di Kaltim, peluang bagi lulusan yang merupakan putra daerah terbuka ketika pemerintah membutuhkan guru di wilayah asal mereka. Kedekatan dengan daerah penempatan dapat menjadi salah satu pertimbangan praktis bagi lulusan ketika memilih jalur karier.
“Makanya anak-anak yang lulusan FKIP di sini yang tinggal aslinya itu penduduk asli di daerah, ketika dibuka lowongan PNS guru di daerah itu dia memiliki opportunity yang besar. Makanya kenapa minat anak-anak daerah masuk kuliah FKIP itu tetap tinggi setiap tahun,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo