BALIKPAPAN – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur memperkuat koordinasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan ketahanan energi. Dua isu tersebut dibahas dalam rapat Forkopimda Kaltim di Aula Makodam VI/Mulawarman, Rabu (7/10).
Rapat dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, pemerintah daerah, Kodam VI/Mulawarman, Pertamina Patra Niaga, PLN, serta BMKG Balikpapan.
Dalam rapat terungkap, sepanjang Oktober tercatat 871 titik hotspot dan lima fire spot di Kaltim. Dampak terhadap kesehatan juga menjadi perhatian. Data yang dipaparkan mencatat 13.086 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan 35.105 kasus diare.
Rudy mengatakan penanganan karhutla perlu dilakukan secara preventif dan melibatkan lintas sektor. Kekeringan dapat berdampak terhadap kesehatan, ketersediaan air bersih, kualitas lingkungan hingga ketahanan energi.
"Karena itu, penanganan karhutla harus lebih preventif dan terintegrasi. Begitu hotspot meningkat, patroli dan pencegahan harus bergerak," ujar Rudy.
Penguatan satu data dan koordinasi satu komando menjadi salah satu langkah yang ditekankan. Monitoring serta evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan respons terhadap peningkatan ancaman dapat dilakukan lebih cepat.
Baca Juga: Anggota DPRD Kaltim Sentil Pemerintah Pusat Soal DBH: Kembalikan, Ini Hak Rakyat Kalimantan Timur!
Di sektor kelistrikan, masih terdapat 36 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik. Sistem kelistrikan juga disebut mengalami defisit sekitar 164 megawatt (MW) yang berpotensi memicu pemadaman bergilir.
Kondisi energi juga terlihat dari perubahan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Konsumsi Pertalite tercatat meningkat hingga 87 persen, sementara penggunaan Pertamax turun sekitar 21,9 persen.
Ketersediaan LPG 3 kilogram turut menjadi perhatian. Pasokan diharapkan tetap terjaga hingga tingkat pangkalan resmi agar kebutuhan masyarakat selama periode kekeringan dapat terpenuhi.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan karhutla, Kodam VI/Mulawarman merekomendasikan penambahan embung dan unit pemadam kebakaran di wilayah rawan. Penguatan regulasi terkait larangan pembakaran lahan dalam kegiatan pembukaan lahan masyarakat juga dinilai diperlukan.
Akses menuju wilayah rawan karhutla juga menjadi perhatian. Kodam mendorong pembangunan jalan yang diperkeras agar mobilisasi dalam penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat.
Pemerintah daerah juga diminta menyusun rencana kontinjensi berdasarkan karakteristik ancaman bencana di masing-masing wilayah.
Rapat turut membahas dampak fenomena El Niño yang menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah. Hujan diperkirakan mulai turun pada akhir Oktober, namun kewaspadaan terhadap karhutla dan kondisi pasokan energi tetap diminta ditingkatkan.
Selain paparan dan diskusi, kegiatan diisi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pembangunan fasilitas infrastruktur antara Pemprov Kaltim dan Kodam VI/Mulawarman. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat untuk menghadapi karhutla sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan keamanan energi.
Editor : Muhammad Ridhuan