KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menyoroti persoalan terkait perbedaan keterangan sejumlah pejabat mengenai kondisi kuota dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Kualitas Udara Masuk Kategori Tidak Sehat, Diskes Balikpapan Pastikan Kasus ISPA Masih Stabil
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut realisasi kuota BBM bersubsidi telah mencapai 10 persen di atas kuota yang ditetapkan pemerintah.
Namun, menurut Purwadi, pernyataan tersebut tidak selaras dengan keterangan yang disampaikan Wakil Gubernur maupun pihak Pertamina Balikpapan. “Statement Pak Gubernur sebelumnya beda dengan Pak Wagub. Beda lagi dengan Pertamina Balikpapan,” ucapnya pada Selasa (13/10).
Baca Juga: Tanggapi Video Viral Lansia di Graha Indah, Sidiq: Ketua RT Bukan Penentu Tunggal Penerima Bansos
Ia menilai, perbedaan informasi tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat dalam memahami situasi sebenarnya. Terlebih, persoalan antrean BBM menyangkut kebutuhan sehari-hari.
“Sehingga masyarakat membutuhkan penjelasan yang konsisten mengenai ketersediaan pasokan, realisasi kuota, dan mekanisme penyalurannya,” tegasnya.
Baca Juga: Musim Hujan Kaltim 2026/2027 Diprediksi Lebih Pendek, BMKG Minta Petani dan Pemda Siap-Siap
Purwadi juga mempertanyakan pernyataan Pertamina Samarinda yang menyebut data distribusi BBM sebagai informasi rahasia. Menurutnya, pernyataan itu menimbulkan pertanyaan karena sebelumnya Pertamina Balikpapan sempat menyampaikan data mengenai kuota dan pasokan, meskipun informasi yang dibuka belum terperinci.
“Berarti kan Pertamina Balikpapan buka data itu, walaupun masih data mentah. Tiba-tiba Pertamina Samarinda ngomongnya data adalah rahasia, apa yang dirahasiakan?” sebutnya.
Baca Juga: Kutim Expo 2026 Dibuka, Pemkab Bidik Transaksi UMKM Berlanjut Usai Pameran
Dia berpandangan, informasi mengenai pelayanan publik perlu disampaikan secara jelas, agar masyarakat dapat mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi.
Keterbukaan informasi juga dinilai penting untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan mengevaluasi kebijakan distribusi BBM.
Menurutnya, ketidakselarasan keterangan mengenai kuota dan pasokan dapat membuat publik kesulitan membedakan persoalan yang berkaitan dengan peningkatan permintaan, keterbatasan pasokan, maupun kemungkinan penyimpangan dalam distribusi. (*)
Editor : Sukri Sikki