KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pemerintah pusat menyiapkan tiga Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Setiap sekolah mendapat anggaran pembangunan sekitar Rp250 miliar, dengan fasilitas pendidikan terpadu, makan siang, dan layanan antar jemput siswa.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim, Jarwoko, mengatakan tiga lokasi SNT di Kaltim berada di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), dan Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Targetnya Pak Presiden sebenarnya 500 sekolah se-Indonesia. Namun, saat ini jumlahnya masih relatif sedikit. Tahun ini baru sekitar 17 SNT yang sudah beroperasi,” ujar Jarwoko.
Baca Juga: APRI Ramaikan Berau Expo 2026, Promosikan Wisata Mancing, Produk UMKM hingga Armada Memancing
Ia menjelaskan, program tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Sekolah Nasional Terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan, sedangkan pembangunan fasilitas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Jadi, syaratnya nanti pemerintah daerah menyediakan lahan, pemerintah pusat akan membangun,” jelasnya.
Setiap sekolah mendapat anggaran sekitar Rp250 miliar untuk pembangunan fasilitas, termasuk laboratorium, pusat kegiatan guru, dan berbagai sarana pendukung pembelajaran lainnya.
SNT menerapkan sistem nonasrama (non-boarding). Siswa tetap tinggal bersama keluarga, tetapi mendapatkan layanan antar jemput serta dukungan konsumsi berupa makanan ringan pada pagi dan sore hari, serta makan siang.
Program ini menyasar siswa dengan kemampuan akademik yang baik melalui pendidikan terpadu pada jenjang SMP dan SMA. Dengan sistem tersebut, siswa dapat melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA dalam satu rangkaian tanpa harus mendaftar ulang.
“Jenjangnya SMP dan SMA, terintegrasi, ya. Jadi, anak tidak perlu daftar ulang ke SMA, tetapi bisa lanjut dari kelas IX ke kelas X, XI, dan XII,” terangnya.
Baca Juga: Komisi II DPR Bongkar Misteri Draf PKPU 19/2023: Pasal Pengecualian Ijazah Tak Pernah Dibahas
Jarwoko menambahkan, konsep SNT berbeda dengan Sekolah Garuda dan SMA Taruna Nusantara yang menerapkan sistem asrama serta menerima siswa dari berbagai daerah. Sementara itu, SNT lebih menyasar siswa yang tinggal di sekitar lokasi sekolah.
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Kaltim belum mengajukan lokasi tambahan. SNT di IKN telah beroperasi, sedangkan dua lokasi lainnya, yakni di Kabupaten Mahulu dan Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU, masih dalam proses pembangunan.
“SNT di IKN sudah berjalan, sedangkan dua lainnya masih dalam proses pembangunan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi