KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyoroti sistem pendidikan tingkat menengah di wilayahnya. Dia menegaskan, pemerintah provinsi memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan SMA, SMK, dan SLB.
Fadly menyebut, pihaknya menerima banyak keluhan dari para tenaga pengajar. Persoalan tersebut mencakup penempatan guru, distribusi insentif, hingga kondisi fisik bangunan sekolah yang memerlukan penanganan segera.
Baca Juga: Mutasi Polri: Tersandung Kasus Penyadapan Presiden, 3 Jenderal Polri Dimutasi ke Yanma
"Tentu kita di Komisi IV sudah meminta untuk pembenahan masalah ini, karena menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim untuk membenahi itu semua," ujar Fadly kepada Kaltim Post, Minggu (22/11).
Menurut Fadly, efektivitas sistem pendidikan bergantung pada respons pemerintah terhadap aspirasi di lapangan. Politisi Partai Golkar ini berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim memprioritaskan perbaikan sarana serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Baca Juga: Dorong Ekonomi Lokal, DPRD Balikpapan Permudah Akses Investor Melalui Perda
Dia menilai, kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB di tingkat provinsi menuntut kerja yang lebih terukur. Fokus utama harus diarahkan pada pemenuhan standar pendidikan sesuai harapan masyarakat dan kebutuhan daerah.
Komisi IV berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap proses pembenahan tersebut. Langkah ini dilakukan agar seluruh kendala di lapangan dapat segera teratasi secara bertahap. (*)
Editor : Dwi Restu A