KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Tingginya prevalensi depresi di Kaltim menjadi peringatan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur.
Kesehatan psikologis masyarakat juga perlu mendapat perhatian, termasuk memastikan mereka yang mengalami depresi memperoleh pertolongan tepat waktu.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi depresi penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kaltim mencapai 2,2 persen. Angka ini menempatkan Kaltim di posisi kedua tertinggi dari 38 provinsi, setelah Jawa Barat sebesar 3,3 persen. Sementara prevalensi nasional tercatat 1,4 persen.
Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Kaltim Dr. Diah Rahayu menilai, temuan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa.
Baca Juga: Penyintas Bipolar Yunizar Kembali Bekerja: Kami Sakit, tapi Bukan Berarti Tak Bisa Apa-Apa
“Pembangunan di daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur saja, tetapi kesehatan psikologis manusia yang menjadi penggerak juga harus menjadi skala prioritas,” ujarnya.
Menurut Diah, perhatian tidak cukup berhenti pada tingginya angka prevalensi. Berdasarkan pembacaannya terhadap data SKI 2023, sekitar 9 persen penduduk Kaltim yang teridentifikasi mengalami depresi tercatat berobat atau mencari bantuan.
Temuan ini, menurut dia, mengindikasikan perlunya pemeriksaan lebih lanjut terhadap keterjangkauan layanan, pengetahuan masyarakat tentang bantuan profesional, serta hambatan dalam mencari pertolongan.
Persoalan kesehatan jiwa juga tercermin dalam indikator lain. SKI 2023 mencatat prevalensi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki pikiran mengakhiri hidup di Kaltim sebesar 0,50 persen, dua kali angka nasional yang mencapai 0,25 persen. Angka ini menggambarkan pikiran mengakhiri hidup, bukan jumlah percobaan atau kematian akibat bunuh diri.
Baca Juga: Bertahun-tahun Berjuang Melawan Depresi, Empat Tahun Setelahnya Diagnosis Yunizar Tegak
Diah menyebut, depresi tidak disebabkan satu faktor. Kondisi biologis, psikologis, dan lingkungan sosial dapat saling berinteraksi. Berdasarkan data SKI, kelompok yang perlu mendapat perhatian mencakup usia 15–25 tahun dan kelompok lanjut usia, terutama sekitar usia 75 tahun.
Perempuan, pelajar, masyarakat yang tidak bekerja, serta penduduk perkotaan juga termasuk kelompok yang teridentifikasi dalam data tersebut.
Tekanan akademik, persoalan ekonomi, konflik keluarga, kekerasan, hingga perubahan sosial dapat menjadi faktor yang perlu dikaji lebih jauh.
"Maka potensi faktor penyebab bisa jadi dari faktor ekonomi, tekanan akademik dan sosial, kekerasan dan konflik keluarga (rentan bagi perempuan dan anak), perubahan sosial dan mobilitas juga bisa terjadi misalnya adanya pendatang, pekerja migran domestik di sekitar masyarakat IKN (Ibu Kota Nusantara) ini perlu kajian lebih mendalam," sebutnya.
Di wilayah pedalaman, misalnya, hambatan geografis, keterbatasan tenaga profesional, dan jaringan internet juga berpotensi menyulitkan akses layanan psikologis. Sementara itu, biaya layanan dan stigma masih dapat membuat masyarakat ragu mencari bantuan.
Karena itu, HIMPSI mendorong kolaborasi lintas sektor. Sekolah, misalnya, dapat memperkuat edukasi kesehatan mental bagi siswa dan guru, termasuk pelatihan konselor sebaya bagi pelajar SMA dan mahasiswa. Guru juga perlu dibekali kemampuan mengenali tanda awal masalah kesehatan jiwa dan mengetahui jalur rujukan yang tepat.
Baca Juga: Konflik Keluarga hingga Tekanan Akademik Bisa Ganggu Kesehatan Mental
Diah menambahkan, edukasi kesehatan mental perlu disertai evaluasi layanan dan kajian bersama akademisi serta praktisi. Meski data yang tersedia berasal dari 2023 dan akan diperbarui pada 2028, ia menegaskan persoalan kesehatan jiwa tetap perlu ditangani secara serius.
Upaya tersebut membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Sebab, mengenali masalah sejak dini dan memastikan masyarakat berani serta mampu mengakses pertolongan menjadi bagian penting dalam mencegah kondisi psikologis berkembang lebih berat. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo