KALTIMPOST.ID, SENDAWAR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat menggelar Rapat Paripurna V Masa Sidang III Tahun 2025, Jumat (19/9), dengan agenda pendapat akhir fraksi dan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir dan persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Anggota DPRD Kubar Yudi Hermawan mengatakan, target pendapatan daerah 2025 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp 4,91 triliun. Atau naik sekitar 63,56 % dibanding APBD murni sebelumnya yang Rp 3 triliun. Komposisi pendapatan meliputi PAD, transfer pusat/antar daerah, dan pendapatan sah lainnya mengalami kenaikan.
Belanja Daerah juga belanja operasi sekitar Rp 2,74 triliun. Belanja modal ditingkatkan jadi Rp 1,56 triliun (dari sebelumnya ± Rp 199 miliar), belanja tidak terduga dialokasikan Rp 150 miliar, dan belanja transfer ditetapkan sekitar Rp 445,45 miliar. Sementara penerimaan pembiayaan diproyeksi Rp 1,56 triliun, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 miliar.
Fraksi PDIP mencermati, bahwa peningkatan tersebut harus diiringi dengan komitmen pelaksanaan yang efisien dan tepat sasaran, agar manfaatnya terasa bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial
"Mohon agar pemerintah dapat memastikan, bahwa proyek proyek baik yang termasuk dalam belanja modal akan dilaksanakan sosial spesifikasi dan waktu yang ditetapkan. Skema padat karya sangat kami dukung agar ada dampak langsung ke masyarakat," harapnya.
Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (GDK) melalui ketua fraksi Sadli mengungkapkan
terkait realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan kas. Fraksi GDK minta segera diproses realisasi penyerapannya.
"Berdasarkan pertimbangan yang matang dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak menimbulkan nasalah baru. Diharapkan dengan penyerapan yang cepat dan tepat dapat mengurangi potensi SILPA," tegasnya.
Sementara itu Fraksi Golongan Karya dalam pandangan akhir menekankan prioritas pemenuhan belanja SPM untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM.
Prioritas pemenuhan belanja program dedikasi (major project) merupakan prioritas pembangunan daerah yang merupakan program unggulan kepala daerah.
Selanjutnya Fraksi Golkar mengucapkan terima kasih kepada tim anggaran pemerintah karena atas saran, pendapat dan dorongan dari sehingga telah mengakomodir tuntutan dari guru-guru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin dalam sambutannya mengucapkan, apresiasi dan ucapan terima kasih kepada ketua, wakil ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai barat yang telah bekerja keras dalam mengawal Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selama penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
"Dengan persetujuan itu, kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjaga agar anggaran yang telah disepakati dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tepat sasaran, dan dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan publik," harapnya.
Pemda akan terus bekerja keras memastikan bahwa, program program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. (*)
Editor : Ismet Rifani