KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Kepala kampung atau petinggi dari tujuh kecamatan mendukung Pemkab Kubar menyelesaikan pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) dan Jalan Bung Karno, yang terhenti pada 2016 setelah pergantian kepala daerah.
Petinggi kampung dari tujuh kecamatan itu menyampaikan surat pernyataan dan tanda tangan sebagai bentuk dukungan. "Surat pernyataan dan tanda tangan dukungan ini bentuk support kami kepada Pemkab Kubar untuk menyelesaikan kedua proyek multiyears tersebut," ujar Petinggi Juaq Asa, Herkolanus, Senin (17/11).
Menurutnya, jika Jalan Bung Karno dilanjutkan tentu sangat berdampak positif bagi masyarakat Kutai Barat. Selain memangkas jarak dari ibu kota kabupaten ke kecamatan lainnya, juga berdampak bagi peningkatan perekonomian warga.
"Kami berharap Pemkab Kubar lanjutkan pembangunan yang ada," tegasnya.
Hal senada diungkap Petinggi Linggang Marimum Manuel Amoros. "Kami dari seberang cukup kesulitan jika ada warga yang sakit malam hari, harus menumpang feri menyeberang Sungai Mahakam, tentu penuh risiko," ujarnya. Jembatan ATJ dinilai sangat berdampak positif bagi masyarakat Kecamatan Mook Manor Bulatn.
Sementara Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyambut positif dukungan petinggi dari tujuh kecamatan tersebut. Pemkab Kutai Barat terus berupaya agar pembangunan Jembatan ATJ bisa terlaksana.
“Keberadaan Jembatan ATJ diharapkan dapat memperlancar akses transportasi serta mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dan ekonomi masyarakat," tegas bupati.
Dukungan dari petinggi tujuh kecamatan itu masing-masing dari Kecamatan Mook Manar Bulatn, Barong Tongkok, Linggang Bigung, Tering, Long Iram, Melak, dan Sekolaq Darat.
Hal tersebut menguatkan dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda yang disampaikan menyusul adanya potensi Jembatan ATJ tak bisa dilanjutkan pembangunannya karena belum mengantongi legal opinion (LO) dari kejaksaan.
Untuk diketahui, Jembatan ATJ menghubungkan dua kecamatan yakni Mook Manar Bulatn dan Melak. Juga menjadi jalur alternatif menuju Samarinda. Pembangunannya terhenti meski pada APBD 2016 tersedia anggaran senilai Rp 300 miliar penyelesaian.
Sayangnya, anggaran tersebut tidak digunakan. Hingga akhirnya pembangunan Jembatan ATJ mangkrak. (*)
Editor : Duito Susanto