SENDAWAR – Sejumlah warga Kampung Sangsang, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, mengeluhkan sulitnya menemui Petinggi Kampung Sangsang yang dinilai sudah berbulan-bulan tidak menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Seorang warga Kampung Sangsang yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, ketidakhadiran petinggi kampung tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung pada pelayanan administrasi warga.
“Setahu saya, sudah sekitar lima bulan terakhir Petinggi Kampung Sangsang sulit ditemui di kantor,” ungkap warga tersebut, Rabu (31/12/2025).
Baca Juga: Akhir 2025, 57 Personel Polres Kutai Barat Resmi Naik Pangkat
Menurutnya, kondisi ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan layanan penting, seperti pengurusan surat keterangan tanah dan dokumen administratif lain yang secara aturan harus ditandatangani langsung oleh petinggi kampung dan tidak dapat diwakilkan.
Dampak ketidakhadiran petinggi kampung juga dirasakan dalam urusan adat. Warga menyebut, pelantikan Kepala Adat Kampung Sangsang yang telah terpilih hingga kini belum dapat dilaksanakan lantaran belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
“Pelantikan tidak bisa dilakukan karena SK harus dikeluarkan oleh petinggi kampung. Kalau petingginya tidak masuk kantor, otomatis semua tertunda,” ujarnya.
Kondisi ini memicu kekecewaan warga. Mereka menilai, sebagai pemegang mandat pelayanan publik, petinggi kampung seharusnya hadir dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.
“Kalau memang tidak siap melayani masyarakat, seharusnya lebih jujur dan mundur saja,” tegas warga tersebut.
Baca Juga: Bupati Kubar Lantik 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Kubar
Keluhan masyarakat tersebut dibenarkan Camat Siluq Ngurai, Bartolomius Djukuw. Ia mengakui adanya persoalan ketidakhadiran petinggi Kampung Sangsang dalam sejumlah agenda resmi, termasuk forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kampung.
“Dalam kontrol dan pembinaan kami di lapangan, yang bersangkutan tidak hadir dalam Musrenbang Kampung tanpa disertai alasan yang jelas,” ujar Bartolomius.
Padahal, Musrenbang merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat kampung yang seharusnya dihadiri langsung oleh petinggi kampung sebagai penanggung jawab pemerintahan desa.
Hingga berita ini diturunkan, petinggi Kampung Sangsang belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan respons.
Di tengah absennya klarifikasi resmi, beredar informasi di masyarakat bahwa petinggi kampung tersebut diduga telah beberapa kali dipanggil secara patut oleh aparat penegak hukum. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti kebenaran informasi tersebut maupun alasan ketidakhadirannya dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Editor : Muhammad Ridhuan