KALTIMPOST.ID-DPRD Kutai Barat (Kubar) menyampaikan hasil serapan aspirasi masyarakat dalam Rapat Paripurna Istimewa III Masa Sidang I Tahun 2026, Senin (6/4).
Sedikitnya 509 usulan strategis dihimpun dari pelaksanaan Reses I yang menjangkau 16 kecamatan di wilayah Kubar.
Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kubar itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD Agustinus. Turut hadir Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, unsur FKPD, jajaran OPD, serta tokoh adat dan masyarakat.
Agustinus menjelaskan, ratusan aspirasi tersebut merupakan hasil reses yang dilaksanakan pada 25 hingga 29 Maret 2026.
Seluruh usulan telah diklasifikasikan berdasarkan daerah pemilihan untuk memastikan akurasi data dan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.
“Usulan yang kami himpun mencakup berbagai sektor prioritas, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, reses tidak hanya menjadi agenda rutin kelembagaan, melainkan instrumen penting untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, 509 usulan tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Aspirasi ini adalah amanah. Kami berharap tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat diterjemahkan dalam program kerja OPD (organisasi perangkat daerah),” tegasnya.
Dalam forum tersebut, DPRD juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Seluruh usulan diharapkan dapat diakomodasi dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan merata.
Selain itu, penyampaian hasil reses ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.
DPRD menilai pendekatan tersebut penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta mendorong percepatan pembangunan di tingkat kampung.
Melalui paripurna ini, DPRD Kubar kembali menegaskan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
Setiap aspirasi dari 16 kecamatan diharapkan memiliki ruang dalam perencanaan hingga penganggaran daerah. Sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata. (rd)
Editor : Romdani.